Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kmemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana induk pengembangan Blok Masela, terutama industri hulu, hilir dan wilayah diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia.
Menurut Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin malam (5/3/2018), rencana induk pengembangan industri hulu ke hilir hingga wilayah yang akan diselesaikan itu sejalan dengan keinginan pemerintah agar manfaat sumber daya migas dapat dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat.
"Kita selama ini selalu bicara, kalau ada gas, kita ekspor. Sekarang kita mau sampai membangun industri petrokimia," katanya.
Luhut menjelaskan, jika industri hilir seperti petrokimia bisa dibangun di kawasan Blok Masela, maka Indonesia bisa memiliki bahan baku dari sejumlah industri sehingga tidak perlu mengimpor lagi.
Blok yang terletak di wilayah Maluku itu juga dipercaya memiliki sumber daya kelautan besar yang potensial dikembangkan.
"Kita juga bisa bikin kampung atau pusat industri ikan di sana. Karena listriknya ada, gasnya ada," ujarnya.
Pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terus berupaya menuntaskan penyelesaian rencana induk pengembangan Blok Masela, terutama rencana pengembangan industri hulu, hilir dan wilayah.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaludin di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (5/3), menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP) yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam investasi di Blok Masela.
"Jadi nanti terpadu antara industri migas dan industri hilirnya," katanya.
Blok Masela masuk dalam 37 Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.
Dalam proses penyusunan rencana utama itu, Ridwan menyebut proses teknis seperti desain teknik tengah terus dikerjakan. Ada pun skema industri hilir sedang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu industri petrokimia dan industri pupuk.
Ridwan menjelaskan "master plan" pengembangan meliputi aspek penguatan peran serta masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan blok migas tersebut. (Antara)
