Suara.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) memproyeksikan total pungutan ekspor produk sawit dan turunannya mencapai Rp13 triliun, atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp10,9 triliun.
Direktur Penyaluran Dana BPDP Kelapa Sawit Edi Wibowo dalam jumpa pers mengatakan bahwa penetapan target pungutan ekspor produk sawit dan turunannya yang sebesar Rp10,9 triliun tersebut berdasarkan kondisi pada awal 2017. Namun, pada akhirnya, sepanjang 2017 total pungutan mencapai Rp14,2 triliun.
"Dengan kondisi agak mirip dengan tahun 2017, kami asumsikan tahun 2018 kurang lebih sekitar Rp13 triliun. Sementara target terkumpul dana sebesar Ro10,9 triliun," kata Edi, di Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Edi menjelaskan, selama 2017, komposisi ekspor produk kelapa sawit yang diekspor adalah sebanyak 75 persen merupakan produk turunan dan sisanya sebanyak 25 persen merupakan "crude palm oil" (CPO). Sementara pada 2018, pada periode Januar-Februari, total ekspor tercatat sebanyak 6,5 juta ton.
"Untuk Januari pungutan sebesar Rp1,1 triliun, dan pada Februari sebanyak Rp1 triliun," tutur Edi.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, menyimpan, dan menyalurkan dana sawit. Pernghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.
Pembentukan BPDP-KS merupakan salah satu upaya pemerintahe untuk mengembangkan sektor sawit nasional secara berkelanjutan yang pada 2015 mengalami masa sulit akibat penurunan harga CPO yang cukup tajam.
Beberapa program penyaluran dana BPDP-KS saat ini antara lain adalah program peremajaan sawit rakyat, penyaluran biodiesel, pelatihan dan pengembangan petani, dukungan fasilitas dan infrastruktur, riset dan pengembangan, dan promosi serta advokasi. (Antara)
