- Peneliti CELIOS Galau D. Muhammad menyatakan industri ekstraktif menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kerugian lingkungan pada Kamis (19/11/2026).
- Kajian CELIOS mencatat total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.
- Kerugian lingkungan di Kalimantan Barat mencapai 200 kali lipat dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.
Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam.
Ironisnya, keuntungan dari aktivitas industri berbasis sumber daya alam tidak selalu sebanding dengan biaya kerusakan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad, menilai model ekonomi Indonesia yang bergantung pada industri ekstraktif seperti perkebunan sawit hingga pertambangan telah menciptakan ketimpangan tersebut.
"Jadi kalau ada yang bilang mereka bekerja keras, berjerih payah, inovasi, dan sebagainya itu bullshit. Karena hari ini dia mewarisi kepemilikan saham di perusahaan sawit, pertambangan, mineral, nikel, yang kemudian itu tidak terserap pada pemulihan redistribusi ekonomi," kata Galau dalam diskusi publik yang digelar Yayasan Indonesia Cerah dan Trend Asia, Kamis (19/11/2026).
Dalam kajian CELIOS, total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang 2026 diperkirakan mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.
Sekitar 77 persen kerugian ekonomi tersebut berasal dari sektor kayu dan kehutanan.
![Ilustrasi sawit. [Suara.com/Dicky Prastya]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/07/30/46232-ilustrasi-sawit-buah-sawit-panen-sawit-kebun-sawit.jpg)
Galau juga menyoroti ketimpangan antara kerugian yang dialami daerah dengan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Di Kalimantan Barat, kerugian akibat karhutla disebut mencapai 200 kali lipat dibandingkan DBH yang diterima daerah tersebut.
"200 kali lipat kalau bicara mengenai Kalimantan Barat kerugian yang didapatkan akibat kebakaran hutan dibandingkan dengan DBH yang dia dapatkan, 200 kali lipat lebih besar kerugiannya," ujarnya.
Ketimpangan serupa, menurut Galau, terjadi di Maluku dan Kepulauan Riau.
Kerugian akibat kerusakan lingkungan di kedua daerah tersebut masing-masing disebut mencapai sekitar 1.600 kali dan 987 kali lipat dibandingkan penerimaan DBH sawit.
"Jadi DBH itu hanya puluhan miliar, tapi yang kita bicarakan ini ratusan triliun," pungkasnya.