REGIONAL:
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memenuhi undangan coffee morning dari Ketua DPD RI La Nyala Mattalitti. Dalam coffee morning itu, Erick membeberkan strateginya dalam mengelola BUMN-BUMN di depan La Nyala.
Erick Thohir menjelaskan strategi itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Di mana intinya adalah BUMN tidak mematikan pengusaha swasta.
"Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang. Termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini," ujar Erick Thohir, Kamis (16/1/2020)
Erick Thohir juga menyatakan Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk menutup atau menggabungkan perusahaan plat merah yang ada.
"Ini salah satu bagian dari cara untuk mengembalikan BUMN kepada core bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita tutup. Intinya harus back to core business," jelas dia.
Erick Thohir menyebut, hingga saat ini keuntungan BUMN sudah mencapai Rp 210 triliun yang disumbang dari 10 BUMN besar.
"Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah," ungkapnya.
Erick juga memaparkan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata.
"Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Juga convention hall, pusat perdagangan dan lainnya. Sehingga kapal-kapal pesiar besar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan juga menikmati kuliner," ujarnya.
Pelabuhan ini selain punya area hutan kota, juga dilengkapi terminal energi, industri perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah. Tak ketinggalan penataan jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan.
Sementara itu, La Nyala menambahkan, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD RI.
Terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan.
"Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja," ungkapnya.
TERPOPULER
