Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperlebar defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 atau RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jauh lebih tinggi dari desain awal yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Di dalam sidang kabinet pagi ini Presiden telah putuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR, lebih tinggi dari 4,7 persen," kata Sri Mulyani dalam video telekonfrensinya, Selasa (28/7/2020).
Lebih lanjut dia mengatakan dengan defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, maka pemerintah memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun yang akan diprioritas untuk belanja mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan.
"Prioritas ini yang akan kita dukung untuk penambahan belanja, yakni pertama dari sisi ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ketiga ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia," paparnya.
Kemudian Jokowi juga menekankan untuk bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan covid pasca-2020 dan dukungan untuk biaya vaksin.
"Presiden akan meminta untuk besok kita akan melakukan ratas lagi untuk penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini sehingga dia benar-benar produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik," katanya.
