Suara.com - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, menjadi lembaga penyalur Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terbesar di Indonesia. Untuk tahap pertama, BRI telah menyalurkan Rp 1,64 triliun kepada lebih dari 683 ribu pelaku usaha mikro.
Dalam acara peluncuran Program BPUM di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (24/8/2020), Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa program ini merupakan hibah yang diharapkan dapat membantu para pengusaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi Covid-19.
"Perlu saya sampaikan ini adalah hibah, bukan pinjaman. Bukan kredit, tapi hibah. Saya harapkan, ini nanti banpres produktif ini digunakan betul-betul untuk tambahan modal," kata Presiden Jokowi, Jakarta, Senin (24/8/2020).
Menindaklanjuti arahan presiden tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso mengungkapkan BRI telah menyusun strategi untuk menyalurkan stimulus tersebut tepat sasaran dan akuntabel.
“Dari awal kita berinisiatif, kemudian kita turunkan people, petugas-petugas BRI mantri-mantri BRI, biar kita turunkan untuk memberitahu calon-calon penerima ini. Bapak ibu, bapak punya tabungan di BRI, saldonya kurang dari Rp 2 juta, maka pemerintah akan memberikan bantuan untuk usaha jumlahnya Rp 2,4 juta. Tapi sebelum ditarik, bapak ibu harus tanda tangan. Bapak berjanji bawa duit Rp 2,4 juta, ini benar-benar digunakan untuk usaha, usaha apa saja pokoknya usaha supaya ekonomi berputar. Kalau setuju tanda tangan, uangnya dicairkan. Komunikasi seperti ini telah dirancang oleh BRI. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik, komunikasi itu ada orangnya masanya kalimatnya bersama supaya pesan-pesannya sampai,” bebernya.
Sunarso juga menyinggung terkait transformasi yang telah dilakukan oleh BRI sejak tahun 2016, sebagai salah satu kunci keberhasilan mendukung program BPUM ini.
“Pandemi yang terjadi saat ini menjadi akselerator transformasi yang telah dijalankan oleh BRI, terutama di area digital. Digitalisasi mendukung kesiapan infrastruktur BRI yang berjumlah lebih dari 9.500 jaringan kantor dan reliabilitas data yang dimiliki BRI dalam menyalurkan BPUM,” imbuh Sunarso.
“Karena sifatnya hibah, bank hanya penyalur atau channeling saja sehingga tidak dicatat di neraca bank. Untuk validasi dan verifikasi data sepenuhnya dilakukan oleh Kemenkop dan UKM,” pungkas Sunarso.
Baca Juga: Bank BRI Melakukan Terobosan Teknologi Digital melalui BRIBrain
