Suara.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahli Lahadalia mengungkapkan, persepsi korupsi Indonesia masih terbilang tinggi. Dari 180 negara, Indonesia berada pada urutan 85 persepsi korupsi.
Menurut Bahlil, data tersebut menunjukkan masih ada praktik-praktik korupsi dalam proses perizinan investasi.
"Sebenarnya kan pengusaha ini, mohon maaf ya, pengusaha ini kalau izinnya dikasih baik-baik tanpa harus pakai cara-cara yang tidak elok itu, mereka lebih senang," kata Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (8/9/2020).
Sebaliknya, kata Bahlil, "Kalau izinnya ditahan-tahan, dikompromikan, ya terpaksa pengusaha itu pasti banyak caranya," ujar Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (8/9/2020).
Kemudian, Mantan Ketua HIPMI ini menuturkan, rasio produktivitas Indonesia atau ICOR (Implemental Capital To Output Ratio) juga masih kalah dibanding negara Asia Tenggara lain.
Hal ini disebabkan masih adanya peraturan yang tumpah tindih, hingga persoalan lamanya pembebasan tanah Indonesia.
"Kita 6,6 dibandingkan dengan Thailand 4,4, Malaysia 4,5, Vietnam 4,6 dan Filipina 3,7. ini salah satu referensi yang dipakai oleh para investor untuk mendorong kecenderungan mereka mau investasi di negara mana. ICOR Ini sendiri kan melihat dari tingkat biaya yang begitu tinggi," ucap dia.
Selain itu, tambah Bahlil, tingkat kemudahan berbisnis Indonesia atau Easy Of Doing Bussiness (EoDB) juga masih stagnan yaitu berada di urutan 73 selama dua tahun.
Ia menyebut, untuk membenahi ini semua diperlukan reformasi aturan secara menyeluruh.
Baca Juga: Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Siap Pasang Badan untuk Anak Buahnya di Daerah
"Kuncinya hanya satu, harus ada perubahan regulasi secara besar-besaran. Reformasi ini harus dilakukan. Vietnam seperti sekarang dia melakukan reformasi sekitar 2008-2009. hasilnya sekarang baru didapatkan."
