Suara.com - Berbagai elemen organisasi masyarakat (ormas) islam seperti Front Pembela Islam (FPI) dan lainnya sedang melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di kawasan Momumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.
Banyak pihak mengkhawatirkan, demonstrasi akan berujung kericuhan seperti pada saat unjuk rasa 8 Oktober lalu.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga mengkhawatirkan hal yang sama. Ia meminta agar massa aksi tak sampai berbuat kerusuhan hingga merusak fasilitas umum.
"Silahkan (demo) tapi tapi enggak boleh anarkis," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Menurutnya, segala fasilitas umum yang ada di ibu kota berasal dari uang rakyat. Karena itu ia meminta agar massa aksi menjaganya, bukan merusaknya.
"Apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," katanya.
Ia sendiri mempersilahkan elemen massa manapun yang ingin berdemonstrasi. Sebab, kata Prasetio, kebebasan berpendapat diperbolehkan dan dilindungi Undang-undang.
"Itu hak bicara masyarakat, mahasiswa, atau buruh untuk berbicara," pungkasnya.
TERPOPULER
