Suara.com - Pemerintah mencatat defisit APBN 2021 hingga akhir Januari telah mencapai Rp 45,7 triliun atau setara 0,26 persen.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit yang terjadi pada Desember 2020 yang sebesar Rp 34,8 triliun atau 0,23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sedangkan, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, defisit itu jauh lebih buruk. Pada Januari 2020 defisit sebesar Rp 34,8 triliun atau setara 0,23 persen dari PDB.
"Karena memang Januari tahun lalu belum mengalami Covid," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita secara virtual di Jakarta, Selasa (23/2/2021).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merinci defisit APBN satu bulan pertama di tahun ini disebabkan oleh penerimaan negara yang loyo.
Dalam laporan APBN, realisasinya hanya mencapai Rp 100,1 triliun yang bersumber dari penerimaan pajak Rp 68,5 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 12,5 triliun, PNBP Rp 19,1 triliun. Sedangkan hibah nol.
Sementara itu kebutuhan belanja negara mencapai Rp 145,8 triliun. Yang terdiri dari belanja negara terdiri dari belanja K/L Rp 48 triliun, belanja non K/L Rp 46 triliun. Kemudian transfer ke daerah Rp 50,3 triliun dan dana desa Rp 800 miliar.
Dengan catatan itu, keseimbangan primer defisit Rp 21 triliun atau mencapai 3,3 persen dari target tahun ini yang minus Rp 633,1 triliun. Defisit itu tumbuh 72,3 persen dari Januari 2020.
"Dengan situasi ini maka realisasi APBN 2021 yang tetap merupakan instrumen fiskal penting untuk terus akselerasi pemulihan di Januari," pungkasnya.
Baca Juga: Ada Vaksin, Sri Mulyani Yakin Ekonomi Mentereng Tahun Ini
