Suara.com - Situasi pandemi menghambat pencapaian pembangunan yang telah direncanakan di beberapa sektor dalam beberapa dekade terakhir. Termasuk pemberdayaan perempuan, baik sebagai pengelola usaha, maupun dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
Karena itu, pemerintah selalu memastikan peran sentral perempuan pada masa pandemi, utamanya dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Muhammad Ihsan mengatakan, kesetaraan gender antara pria dan wanita telah menunjukkan celah (gap) yang makin mengecil.
Namun selama pandemi isu kesetaraan gender kembali dianggap terdistraksi.
“Banyak hal yang menjadi tantangan yang dihadapi perempuan di masa pandemi, antara lain meningkatnya beban perempuan dalam melaksanakan tugas domestik, naiknya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), pemutusan hubungan kerja, angka perceraian meningkat, penurunan pendapatan keluarga khususnya bagi perempuan pelaku usaha. Hal ini sedikit mengubah arah pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia,” tutur Ihsan dalam Dialog Virtual Kabar Kamis Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, ditulis Jumat (10/9/2021).
Meski demikian, Ihsan menekankan, KPPPA tetap melakukan peningkatan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di masa pandemi dengan pendekatan yang disesuaikan.
“Pertemuan fisik dibatasi, sehingga sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat, instansi pemerintah dan pelosok daerah lebih banyak dilakukan secara virtual,” jelasnya.
Khusus bagi perempuan pelaku usaha yang terdampak pandemi, KPPPA tetap melakukan sosialisasi dan pendampingan.
“Dilakukan khususnya di perempuan kelompok rentan, dengan melakukan pelatihan kewirausahaan secara daring bekerja dengan kelompok masyarakat dan start up sebagai bekal agar mereka bisa beradaptasi dengan menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan kapasitas dan siap bersaing di situasi sulit selama pandemi,” terang Ihsan.
Ihsan menandaskan, sesuai arahan Presiden, prioritas selama pandemi adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor usaha berperspektif gender.
“Dari arahan Presiden, fokusnya bukan kepada semua perempuan, namun dikhususkan pada perempuan kategori rentan, seperti kepala keluarga, penyintas bencana, penyintas kekerasan dan perempuan terpinggirkan. Latihan kewirausahaan difokuskan kepada perempuan dalam kelompok tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Ihsan menambahkan, KPPPA juga mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak misalnya provider dalam melakukan pelatihan daring.
“Kunci keberhasilan di masa pandemi adalah sinergi dan kolaborasi, dalam melakukan upaya agar pandemi tidak berikan dampak berkepanjangan kepada perempuan dan anak,” tuturnya.
Saat yang sama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi, menyoroti isu krusial yang dihadapi perempuan yaitu masih banyak yang belum melek digital.
“Kami di IWAPI memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan edukasi dan pelatihan kepada mereka sehingga no one left behind (tidak ada yang tertinggal, red),” ujarnya.
TERPOPULER
