Suara.com - Usai dilanda kurang pasokan batu bara hingga terancam pemadaman listrik massal, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut, pemerintah wajib mendata teknologi tiap unit PLTU jelang konversi batu bara ke biomassa atau co-firing berjalan baik.
"Kesuksesan Jepang melakukan uji coba ada yang 100 persen konversi berhasil, ada yang 50 persen dikonversi juga berhasil, ada yang hanya 10 persen, itu sangat tergantung teknologi. Jadi, kami harus mendata dulu teknologi-teknologi yang dipunyai oleh masing-masing PLTU," ujar dia melalui keterangan resminya, Rabu (19/1/2021).
Ia melanjutkan, pihaknya saat ini sudah meminta PT PLN (Persero) maupun produsen listrik swasta Independent Power Producer (IPP) yang masih mengoperasikan PLTU batu bara untuk mulai menggunakan biomassa.
Menurutnya, keberhasilan co-firing meski 10 persen atau 5 persen sudah terbilang bagus karena hal itu tergantung ketersediaan bahan baku.
"Intinya kami sudah berniat untuk tidak sepenuhnya mengandalkan batu bara dan itu nanti pada saatnya akan menjadi bagian dari offset," kata Rida.
Pemerintah meluncurkan program co-firing biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap untuk menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca di sektor energi.
Bahan baku energi ramah lingkungan ini berasal dari limbah pertanian, industri pengolahan kayu, rumah tangga serta tanaman energi yang dibudidayakan, sehingga bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Hingga Juni 2021, PLN telah melakukan implementasi co-firing pada 17 unit pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Dari total 17 PLTU yang menggunakan biomassa secara komersial tersebut, sekitar 12 PLTU tersebar di Jawa dan lima lokasi di luar Jawa. Pembangkit-pembangkit itu dikelola dua anak usahanya PLN, yaitu PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).
PLN menargetkan program co-firing dapat berjalan di 52 lokasi PLTU dengan kapasitas 10,6 gigawatt dan kebutuhan bahan baku biomassa sebanyak 9 juta ton per tahun.
TERPOPULER
