Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji

Suara.com - Pelantikan pejabat baru di Istana Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026, bukan sekadar rotasi birokrasi biasa. Perombakan kabinet yang menandai reshuffle ketujuh era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini mengirimkan gelombang kejut politik paling signifikan sejak suksesi kepemimpinan nasional dimulai.

Di balik seremoni kenegaraan yang berlangsung khidmat, sebuah narasi besar mencuat di ruang publik: Prabowo tampak kian percaya diri melepaskan diri dari bayang-bayang patron terdahulu, Joko Widodo.

Melalui manuver yang terukur rapi, layaknya operasi khas slogan polisi: Presisi, yang bila dipelesetkan preteli siji-siji (mempreteli satu per satu).

Ini terlihat dari figur-figur kunci yang selama satu dekade menjadi pilar gerbong kekuasaan Solo perlahan tapi pasti digeser dari episentrum kendali operasional negara.

Pratikno Terdepak, Mahapatih Dekade Lalu Resmi Terpental

Indikator paling mencolok dari operasi politik ini bermula dari kursi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Pratikno, sosok yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi bertindak layaknya 'mahapatih' perancang arsitektur politik kekuasaan, resmi dicopot dan tidak lagi mengantongi portofolio jabatan di kabinet.

Belakangan, pada Jumat (2/10/2026) hari ini, Pratikno dilantik oleh Prabowo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Meski masih masuk dalam pemerintahan, bisa jadi ruang 'gerak' Pratikno tak lagi sebebas saat menjadi menteri.

Pencopotan Pratikno dinilai para analis sebagai penanda psikologis berakhirnya kompromi kekuasaan. Sebagai tokoh sentral dalam lingkaran inti Jokowi, kehadiran Pratikno di kabinet Prabowo sebelumnya dipandang sebagai jaminan kontinuitas dan pemantau dinamika internal Istana.

Posisi Menko PMK kini diambil alih oleh Sugiono, salah satu kader ideologis paling dipercaya di lingkaran terdekat
Prabowo.

Bersamaan dengan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), sosok elite Partai Golkar yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi, turut tergeser.

Posisi Menperin kini diisi oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.

Terdepaknya dua figur berdaya tawar tinggi ini membuktikan bahwa perlindungan politik dari Solo tak lagi kebal menghadapi kebutuhan konsolidasi mandiri Prabowo.

Kabar terkini, pada Jumat hari ini, selain melantik rombongan Wantimpres, Prabowo juga mencopot Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari.

Umum diketahui, pendiri lembaga survei Indo Barometer adalah 'orang' Jokowi. Ia merupakan inisiator gerakan Jokowi tiga periode (Jokpro 2024).

Kursi Kepala Bakom RI kini diisi Syahganda Nainggolan, ia didampingi oleh Fadli Tri Hartono yang diangkat sebagai Wakil Kepala Bakom.

Siasat 'Soft Landing' Jenderal Sigit: Ambil Tongkat Komando Tanpa Melukai

Pergeseran paling dramatis dan menyita perhatian elite keamanan nasional adalah pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah menakhodai kepolisian sejak era Jokowi akhirnya ditarik ke dalam struktur Istana untuk menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Secara formal, menempatkan jenderal bintang empat di pucuk KSP adalah bentuk penghormatan tinggi. Namun dalam kalkulasi riil kekuasaan, pergeseran ini merupakan manuver soft landing yang sangat presisi.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menganalisis langkah ini sebagai kompromi politik yang sangat halus agar stabilitas keamanan tidak terguncang.

"Artinya tidak serta-merta diganti kayak Purbaya kemarin, kasusnya Purbaya diganti karena ada turbulensi di Bea Cukai dan tidak mau membantu dana, gitu kan? Tapi akhirnya tadi itu ada soft landing, lah bahasanya. Kan tidak terlalu kasar landing-nya," ujar Ridho Al-Hamdi.

Dengan menjabat KSP, Sigit kehilangan tongkat komando operasional atas ratusan ribu personel bersenjata dan kewenangan penyelidikan penegakan hukum di seluruh Indonesia.

Prabowo sukses menempatkan figur kepolisian pilihannya sendiri di Trunojoyo tanpa harus menciptakan turbulensi politik frontal atau mempermalukan mantan ajudan Jokowi tersebut di muka publik.

Jokowi sendiri, saat dimintai tanggapan oleh awak media perihal pergantian Kapolri ini, hanya melontarkan respons ringkas, "sudah saatnya," ucap Jokowi.

Mengapa Bahlil Bertahan? Paradoks Kartu Truf Politik

Di sisi lain, muncul pertanyaan, jika gerbong Solo tengah dipreteli, mengapa Bahlil Lahadalia justru kian berdaya?

Bahlil, yang selama ini dikenal sebagai 'loyalis' Presiden ke-7 RI, tidak hanya dipertahankan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melainkan diberi mandat rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang
Hilirisasi dan Transisi Energi.

Langkah ini dinilai memperlihatkan bahwa Prabowo tidak bekerja secara serampangan atau berlandaskan sentimen personal belaka.

Bahlil memegang dua kartu truf krusial: tiket kepemimpinan Partai Golkar dengan kursi parlemen yang masif, serta kendali teknis atas proyek hilirisasi tambang yang menjadi penopang utama pertumbuhan
ekonomi yang dijanjikan pemerintah.

Mempertahankan Bahlil adalah kompromi transaksional yang rasional demi mengunci stabilitas koalisi mayoritas di Senayan sekaligus menjaga arus investasi strategis, demikian analisa sejumlah pengamat.

Sentralisasi Kendali, Kabinet Kian Gerindra-Sentris

Di sisi lain, perombakan ini memperjelas arah komando kabinet yang semakin terkonsentrasi di tangan figur-figur kepercayaan Prabowo.

Naiknya Sugiono ke pos Menko PMK memperluas ruang kendali kader Gerindra di kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman dipromosikan dari KSP menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Dengan Arrmanatha Nasir mengamankan pos Kementerian Luar Negeri, serta ekonom Dradjad Wibowo yang masuk memperkuat pos Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Prabowo telah mengunci hampir seluruh tuas kendali strategis: politik, pertahanan, diplomasi, hingga instrumen penegakan hukum.

Manuver pretel satu per satu ini memperlihatkan transformasi relasi kekuasaan di Indonesia pascapemilu: fase konsesi politik transisi kini telah usai, berganti dengan era di mana kepemimpinan sepenuhnya berputar di sekitar poros tunggal Istana Merdeka.