Suara.com - Proyek infrastruktur transportasi memaksa pemerintah mencari alternatif skema pendanaan kreatif atau creative financing non-APBN karena anggaran yang cukup terbatas.
Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan lantas mengajak investor untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.
Disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, sejumlah manfaat didapatkan dengan membangun pelabuhan di Indonesia melalui creative financing non-APBN.
"Kemudian masuknya investasi ke Indonesia dan juga semakin meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan di Indonesia. Jadi di sini peran pelaku atau badan usaha menjadi vital, turut serta membantu akselerasi pembangunan pelabuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan hanya mengandalkan APBN," Kata Budi.
Keberadaan pelabuhan cukup vital bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dengan luasnya wilayah Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur termasuk pelabuhan yakni terbatasnya anggaran APBN.
Sehingga, pihaknya berharap, adanya partisipasi swasta dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait pengelolaan pelabuhan.
Beberapa bentuk kerja sama di bidang kepelabuhanan yang dapat dilakukan antara lain konsesi, kerja sama bentuk lainnya (Kerja Sama Pemanfaatan, Persewaan, Kontrak Manajemen, dan Kerja Sama Operasi), serta Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Ke depan, skenario pengembangan pelabuhan dirancang agar prosentase investasi swasta baik nasional maupun asing, termasuk Pemda, melalui Badan Usaha Pelabuhan semakin besar dan pemerintah berkomitmen memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan dukungan iklim investasi yang baik," pungkasnya.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Hantam Perairan Merak, Kendaraan Antre Belasan Jam untuk Naik Kapal
