Suara.com - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menanggapi permintaan pemerintah agar pengusaha menerapkan kerja di rumah atau work from home (WFH).
Menurut Kadin, permintaan itu tidak bisa disamaratakan semua sektor usaha menerapkan WFH.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz Wuhadji menjelaskan, tidak semua sektor usaha bisa menerapkan WFH. Terdapat beberapa sektor usaha yang justru harus bekerja di kantor.
"Artinya, disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Bagi swasta, dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu, apakah perusahaan tersebut berorientasi pada sektor barang atau jasa," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (11/5/2022).
Adi melanjutkan, jika perusahaan tersebut masuk kedalam jenis barang atau produksi, ataupun semacamnya, tidak bisa dilakukan WFH.
Akan tetapi, jika masuk ke dalam perusahaan jasa atau bekerja di kantor, dapat dimungkinkan dilakukan WFH.
"Namun hal ini juga harus disesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing perusahaannya sendiri. Hal ini dikarenakan, di setiap perusahaan terdapat terdapat SKP menteri yang harus ditaati bersama," imbuh dia.
Adi menyebut, jika hanya sebatas himbauan untuk mengurangi kemacetan, tidak masalah selama semua itu dikomunikasikan antara pekerja dengan pengusaha agar tidak terjadi salah pemahaman.
Namun demikian tambah dia, pengusaha yang tergabung dalam Kadin maupun Asosiasi lainnya juga tidak masalah sejauh hal tersebut tidak mengganggu efisiensi dan produktivitas pekerjaan itu sendiri.
TERPOPULER
