Suara.com - Di 2022 ini, masih banyak sejumlah kasus mafia tanah yang menimpa masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil pun terus menyuarakan agar melawan para mafia tanah tersebut.
“Kita harus perangi para mafia tanah sehingga mereka harus berpikir 7 kali jika ingin melakukan kejahatan," kata Sofyan Djalil dalam konferensi persnya, Selasa (7/6/2022).
Bahkan dengan tegas, Sofyan Djalil mengatakan bahwa akan melakukan pemecatan kepada para anak buahnya jika terbukti terlibat dalam kasus mafia tanah.
"Jika ada pegawai yang terlibat dalam jaringan mafia tanah, mereka juga harus diberikan hukuman dispilin bahkan pemecatan,” tegas Sofyan Djalil.
Tak sampai di situ, Sofyan Djalil juga bilang bahwa para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terlibat juga harus diberikan pelajaran bahkan bisa dicopot dari jabatannya.
Sofyan mengatakan, pemerintah berusaha keras memberantas oknum-oknum tak bertanggung jawab tersebut, termasuk dimulai dari kantornya.
Untuk mengantisipasi modus para mafia tanah, pemerintah terus mempermudah administrasi dan pelayanan, termasuk dengan aplikasi. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah tegas bagi oknum yang terbukti menjadi mafia tanah.
Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan kerja sama dengan Komisi Yudisial, KPK, dan Kejaksaan Agung demi menutup gerak mafia tanah. Kementerian ATR/BPN juga tengah menginisiasi sertifikat dalam bentuk elektronik, karena secara keamanan dengan digital jauh lebih baik dari sebelumnya yang hanya berbentuk kertas.
Baca Juga: Terlibat Kasus Mafia Tanah, Seorang Kades di Bintan Jadi Buronan Polisi: Palsukan Surat Lahan 48 Ha
