Suara.com - Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia disarankan memilih mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) berbentuk retail.
“Saya lebih mendukung yang retail dibanding wholesale ya, namun harus ada exit strategy yang diterapkan untuk menghindari sisi negatif,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda.
Ia mengatakan, terakhir kali berjumpa dengan BI, para stakeholders masih membahas bentuk CBDC yang nantinya akan ditetapkan. CBDC sendiri, ujarnya, terbagi menjadi dua bentuk yakni retail dan wholesale.
“CBDC berbasis retail dalam artian Bank Indonesia ketika membuat uang rupiah digital itu bisa beredar di masyarakat. Wholesale itu mata uang digital nanti cuma ada di perbankan, jadi hanya antar perbankan atau perbankan dengan bank sentral,” kata dia.
Menurut dia, tiap bentuk memiliki sisi positif dan negatif. Mata uang digital retail akan membutuhkan banyak biaya untuk pendistribusian dari Bank Indonesia melalui pihak ketiga seperti perbankan kepada masyarakat.
Ditambah lagi, mata uang digital retail tidak bisa dijadikan sebagai dana pihak ketiga yang salah satunya bisa digunakan perbankan sebagai modal menyalurkan kredit. Hal tersebut menurutnya akan bermuara pada kemacetan kredit dan berdampak pada likuiditas perbankan.
“Makanya di beberapa negara Eropa, mereka melihat bahwa perlu ada pembatasan untuk orang tersebut mempunyai kekayaan di uang digital,” tuturnya.
Meski demikian, dampak positif dari mata uang digital retail diantaranya bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mempercepat perputaran uang karena bersifat borderless dan timeless serta menjadi opsi yang efektif untuk membantu pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat.
“Dengan digitalisasi biaya administrasi akan semakin berkurang dan juga dari sisi inflasi ketika banyak masyarakat yang memegang uang digital, itu kan tidak akan terpengaruh oleh nilai mata uangnya,” ucap Nailul, dikutip dari Antara.
Sementara untuk mata uang digital wholesale akan memudahkan transaksi antar bank dan yang membuat biaya transfer antar bank semakin rendah. Selain juga mempermudah Bank Indonesia dalam mengatur peredaran uang digital.
“Negatifnya memakai wholesale tidak akan berpengaruh langsung ke masyarakat karena manfaatnya hanya dirasakan antar bank. Nah ini yang sebenarnya alasan BI masih ragu menetapkan retail atau wholesale,” katanya.
Digitalisasi dan pandemi COVID-19 membuat aset kripto tumbuh cepat seiring pertumbuhan ekonomi yang turun tajam, diikuti kebijakan moneter dan fiskal longgar yang terjadi secara merata di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.
Aset kripto memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan.
TERPOPULER
