REGIONAL:
Suara.com - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) boleh bernafas lega, pasalnya pemerintah akan mulai mencairkan Penyertaan Modal Negara atau PMN senilai Rp7,5 triliun pada bulan ini.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum suntikan modal bagi perusahaan penerbangan plat merah tersebut.
"PMN itu kan perlu PP, PP-nya akan kita kejar untuk kita selesaikan segera, dalam waktu dekat ini. Kalau PP kan perlu waktu, tapi paling tidak di bulan-bulan ini," kata Susiwijono saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bersama Panitia Kerja/Panja Komisi VI DPR bersepakat untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari jurang kebangkrutan.
Dalam kesepakatan itu, Komisi VI DPR RI menyetujui rencana pemberian PMN senilai Rp 7,5 triliun dari pemerintah untuk Garuda Indonesia pada tahun anggaran 2022. Namun, PMN tersebut akan dicairkan jika Garuda mencapai kesepakatan damai dengan kreditur dalam PKPU.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini maskapai juga tengah fokus dalam restrukturisasi selama masa PKPU.
"Dukungan panja ini menjadi bagian penting dalam restrukturisasi kinerja yang tengah dioptimalkan Garuda," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (22/4).
Irfan melanjutkan, persetujuan penyelamatan maskapai tersebut menjadi outlook positif atas langkah berkesinambungan kami memaksimalkan momentum pemulihan dan transformasi kinerja.
"Dukungan Panja Komisi VI DPR RI menjadi wujud representasi soliditas ekosistem industri penerbangan, termasuk didalamnya DPR RI atas langkah langkah pemulihan kinerja yang tengah diakselerasikan Garuda," katanya.
Selain menyetujui PMN, Panja memberikan sejumlah rekomendasi lainnya, Diantaranya, mendukung pelaksanaan skema penyelamatan yang telah disusun Garuda Indonesia bersama Kementerian BUMN.
Panja turut meminta Garuda bersama-sama dengan Kementerian BUMN untuk melaporkan secara berkala progress penyelamatan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan diantaranya melalui pengoptimalan rute, pengefektifan jumlah pesawat, hingga optimalisasi pendapatan kargo.
TERPOPULER
