Suara.com - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mau mendengar aspirasi dan masukan dari para pedagang pasar terkait ketahanan dan cadangan pangan nasional serta skema subsidi untuk rakyat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ketua Umum APPSI Sudaryono mengatakan aspirasi dan usulan yang disampaikannya itu terkait akan dibentuknya lembaga khusus yang mengatur stok cadangan pangan atau Badan Pangan Nasional (BPN) melalui skema buffer stock. Hal itu sebagai upaya untuk menggunakan penyimpanan komoditas yang bertujuan menstabilkan harga di seluruh lapisan perekonomian, serta penyaluran subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Alhamdulillah, terimakasih Presiden Jokowi, aspirasi dan usulan kami para pedagang pasar telah didengar dan kami sampaikan apresiasi kami. Hal itu terkait harapan adanya lembaga khusus yang mengatur cadangan pangan nasional dengan skema buffer stock dan program subsidi melalui BLT," Kata Sudaryono dalam keterangannya, Sabtu (10/9/2022).
Sudaryono menuturkan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang mengatakan langsung, bahwa Presiden Jokowi telah mendengar aspirasi serta harapan yang disampaikan oleh APPSI terkait skema buffer stock dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional dan penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Jadi Pak Arief Prasetyo selaku Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan langsung kepada saya dan melalui media televisi juga, bahwa Presiden Jokowi telah mendengar aspirasi yang disampaikan oleh APPSI terkait buffer stock serta BLT, dan InsyaAllah aspirasi itu akan dilaksanakan oleh pemerintah," beber Sudaryono.
Sudaryono memaparkan, selama ini APPSI terus gencar membela dan memperjuangkan kesejahteraan pedagang pasar ditengah kepungan keberadaan retail-retail modern, salah satunya dengan memberikan draft usulan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat kepada DPR RI.
Sebagai informasi draft usulan RUU itu tertuang dari 10 Bab dan 47 Pasal tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat tersebut, salah satunya APPSI menekankan pada pentingnya posisi dan keberadaan gudang sebagai sebagai buffer stock kebutuhan bahan pokok untuk pasar yang harus disediakan negara atau pemerintah.
Sudaryono menegaskan hal itu bertujuan agar keberadaan dan eksistensi pasar rakyat tradisional ke depan tetap ada, dan pedagang bisa hidup lebih sejahtera.
"Jadi nanti kita tinggal tunggu Perpres dan aturan turunannya disahkan oleh pemerintah, dan kita harap dapat segera diselesaikan. Sehingga skema buffer stock ini bisa berjalan dengan baik hingga stabilitas harga pangan nasional bisa terus terjaga, petani atau peternak senang, pedagang untung dan masyarakat juga nyaman, serta inflasi juga terjaga," ucapnya.
Sementara terkait BLT, Sudaryono berharap agar program bansos pengalihan subsidi BBM yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai dan bukan berupa barang.
"Jadi saran dari pedagang pasar, bansos itu sebaiknya dalam bentuk tunai atau bisa melibatkan pedagang pasar. Jadi tidak memotong atau bersaingan dengan pedagang pasar yang rantai pasoknya sudah mapan. Jadinya kacau seperti sekarang ini," harapnya.
Pasalnya belakangan ini banyak kontraktor Bansos yang memborong telur dikandang-kandang milik peternak dengan harga tinggi. Sehingga, stok telur yang ada dikandang semakin menipis dan tentunya harga menjadi tinggi ketika dijual dipasar.
"Memang fakta di lapangan karena ada bansos lagi ramai, kandang-kandang peternak di borong oleh kontraktor bansos itu dengan harga tinggi, karena mereka jual ke pemerintah yang diterima oleh penerima bansos, akibatnya stok menipis, permintaan tinggi dan harga menjadi naik," tuntasnya.
TERPOPULER
