Suara.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengapresiasi langkah pemerintah meningkatkan target National Determination Contribution (NDC).
Indonesia meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri dan dari 41 persen menjadi 43,2 persen pada 2030.
“Kalau dulu bicara Indonesia, mungkin tidak akan percaya target itu bisa ditingkatkan. Itu saya pikir suatu pencapaian, kita sudah berada di track yang benar,” kata Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin di Jakarta.
Selama ini pemerintah terus berkomunikasi dengan pelaku usaha agar pelaku usaha turut mendukung pencapaian target net zero emissions sebelum 2060.
“Dari awal, pemerintah terus mengajak pelaku usaha untuk mentranslasikan SDGs dan NDC, makanya setiap sektor memiliki target penurunan emisi. Kita kemudian mentranslasikan bagaimana untuk mencapai target tersebut,” katanya.
Hanya saja, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih perlu diberikan bantuan untuk dapat turut menurunkan emisi GRK, antara lain melalui Panduan Investasi Lestari yang akan diluncurkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Kalau perusahaan besar, apalagi yang mendapat pendanaan internasional, mungkin sudah memiliki alat untuk mengukur sumbangan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Tapi pelaku UMKM, masih menjadi pertanyaan apakah bisa melakukannya,” katanya.
Karena itu Kadin mendukung langkah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan meluncurkan Panduan Investasi Lestari dan Panduan Yurisdiksi Berkelanjutan untuk pelaku usaha terutama UMKM, investor, dan pemerintah daerah.
Kadin pun telah memiliki net zero hub untuk mencapai target agar emisi karbon Indonesia dapat mencapai nol sebelum 2060 melalui transisi energi.
Baca Juga: Tren Pembiayaan Hijau untuk Proyek Berkelanjutan
“Transisi energi yang kami inginkan tidak hanya transisi yang asal, tapi kita ingin transisi energi dapat berlangsung secara adil dan murah sehingga dapat diakses masyarakat,” ucapnya. (Antara)
