Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pihak yang berkecimpung di industri jasa keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal perkembangan perdagangan karbon.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman yang juga ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan otoritas bursa sudah bersiap mengimplementasikan perdagangan karbon di pasar modal Indonesia.
Apalagi perdagangan karbon saat ini diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Kami laporkan juga terkait dengan Undang-Undang P2SK terkait Bursa Efek Indonesia, terkait dengan perdagangan karbon. Kami mengapresiasi P2SK sebagai bentuk pendalaman pasar kita ke depannya dan juga perluasan dari perdagangan Bursa Efek Indonesia, tidak hanya bursa saham tapi juga bursa karbon,” kata Iman.
Dalam UU P2SK diatur mekanisme yang akan dilakukan yaitu melalui bursa karbon. Bursa karbon hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya OJK menyebutkan bursa karbon akan ditargetkan launching pada 2024 atau 2025.
Sementara itu Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik untuk persiapan bursa karbon hngga kini masih terus dimatangkan dengan sejumlah pihak.
"Untuk persiapan bursa karbon sampai saat ini BEI terus berkoordinasi dengan OJK dan lembaga serta kementerian terkait. Kajian dan studi banding juga kita lakukan ke bursa karbon yang sudah ada baik di kawasan Asia maupun Eropa," kata Jeffrey.
