REGIONAL:
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2022, realisasi anggaran di Kementerian ATR/BPN mencapai 93,61 persen dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang diselenggarakan pada Selasa (30/5).
Hadi menyatakan bahwa capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,85 persen dari serapan anggaran tahun 2021 yang sebesar 90,76 persen. Hal ini diungkapkan Hadi melalui keterangan tertulis di Jakarta pada hari Rabu.
Ia juga menyebut bahwa beberapa program berhasil dicapai bahkan melampaui target pada tahun 2022. Beberapa program yang berhasil mencakup Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota (100 persen), Peta Dasar Pertanahan (100 persen), Peta Zona Nilai Tanah (100,11 persen), dan Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar (109,29 persen).
Selain itu, program lain seperti Data Pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian mencapai 120,18 persen, sementara Penanganan Sengketa, Perkara, Konflik, dan Kejahatan Pertanahan mencapai 104,30 persen.
Pada tahun 2023 setelah penyesuaian anggaran, Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp7.626.192.519.000 atau sebesar Rp7,6 triliun.
Hadi mengungkapkan bahwa capaian kinerja anggaran hingga bulan Mei 2023 mencapai Rp2.098.142.517.074 atau sebesar 27,51 persen, yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran bulan Mei 2022, yaitu sebesar 23,48 persen.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga membahas rencana kerja untuk tahun 2024. Ia menyatakan bahwa program kerja yang akan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN akan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024 dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024.
Rapat Kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
TERPOPULER