Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menemukan banyak pegawai titipan di lembaga pemerintah. Hal ini yang membuat pegawai honorer membanjiri lembaga pemerintahan.
"Bapak ibu kalau bapak akan nerima terus (pegawai titipan), apalagi kita kan jabatan politik. Baru duduk orang sudah datang. Ada ponakan, tetangga saudara. Heh, apa kau gunanya jadi bupati, tetanggamu pun nggak bisa kamu bantu," ujarnya yang dikutip, Sabtu (15/7/2023).
Azwar Anas menilai bahwa, pegawai titipan ini tidak bisa dihindari dan menjadi godaan para pejabat. menurut dia, jika permintaan dituruti, maka bisa berdampak pada jumlah pegawai titipan yang semakin membludak.
"Itu godaan-godaan. 'Heh, kau Sekda, apa gunanya jadi Sekda. Ini adik mama mu pun nggak bisa kau bantu'. Wah yang gini-gini nih kadang. Akhirnya satu tambah satu. Wah jangan bilang-bilang ya saya titip. Akhirnya 50 orang didengar titip semua. Karena yang jangan bilang-bilang cerita semua," kata dia.
![Potret ilustrasi pegawai honorer. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/09/73321-potret-ilustrasi-pegawai-honorer-istimewa.jpg)
Azwar Anas mengklaim, saat dirinya menjadi Bupati Banyuwangi, tidak pernah menerima pegawai titipan. Sebab, kalau sekali diterima, maka akan banyak pegawai titipan.
Akan tetapi, Anas mengaku sempat membuat kesalahan, di mana dirinya tidak mengontrol jumlah pegawai honorer. Sehingga, jumlah pegawai honorer terus bertambah.
Untuk mengatasi itu, Anas menggunakan sistem computer assisted test (CAT) untuk menyeleksi pegawai honorer.
"Saya tidak pernah cek di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini berapa tenaga honorer untuk membantu peningkatan kerja atau tenaga yang disisipkan di kegiatan. Ini kan kadang honorernya nggak ada tapi di kegiatannya banyak. Maka begitu didata jumlahnya ribuan," pungkas dia.
Baca Juga: Kelulusan Seleksi PPPK Hanya 13 Persen, Menpan-RB Singgung Tingkat Kesulitan Soal
