Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan penyebab layanan publik lama dan lambat.
Salah satunya, karena ada aplikasi pelayanan publik dari Kementerian/Lembaga yang mempersulit layanan publik.
Azwar mencatat, terdapat 27.000 aplikasi milik kementerian/lembaga yang mempersulit layanan publik. Maka dari itu, pemerintah akan melebur aplikasi tersebut menjadi satu.
"Sekarang kita ada 27.000 aplikasi, jadi sekarang tidak boleh satu inovasi satu aplikasi. Karena kalau banyak aplikasi rakyat akan rumit mendapatkan layanan," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
"Ini kadang kalau kita baru menjabat, vendor sudah di dekat kita, 'ini pak paling top'. Jadi setiap pejabat baru, ada vendor baru, ada aplikasi baru. Kita tidak boleh lagi," tambah Anas.
Azwar Anas menegaskan, ke depan tidak ada lagi kementerian/lembaga yang membuat aplikasi baru tanpa izin. Jika membandel, maka bisa menjadi temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau tetap dianggarkan ke depan akan jadi temuan BPKP. Kalau teman-teman tetap membelanjakan tetapi tidak persetujuan atau tidak approve KemenPAN-RB," lanjutnya.
Anas menambahkan, Peraturan Presiden terkait Government Technology akan terbit akan terbit pekan depan.
"Perpresnya Insha Allah minggu depan sudah selesai. Ada di bawah Peruri. Dengan itu, teknologi digitalisasi pasti akan jelas," pungkas dia.
