Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terus meningkat. Sampai enam bulan pertama tahun 2023 ini saja sudah menembus Rp427 miliar.
Dirinya mengungkapkan kehadiran KKP ini dianggap memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah pusat dan daerah.
"Selama 2019 sampai 2022 nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah mengalami peningkatan," kata Sri Mulyani dalam acara Temu Bisnis Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Bendahara Negara itu mencatat realisasi Kartu Kredit Pemerintah selama periode 2019 mencapai Rp 243 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 753 miliar di 2022. Di 2023 sampai triwulan II telah mencapai Rp 427 miliar, meningkat sekitar 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Kita optimis 2023 ini akan terus lebih tinggi dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 753 miliar," ucap Sri Mulyani.
Sebagai informasi, Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satuan Kerja (satker) dalam melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dibebankan pada APBN. Realisasi belanja itu dapat langsung tercatat dan termonitor.
"Dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, tentu kita bisa lebih akuntabel dan bersifat akurat serta tepat waktu dalam melakukan monitoring penggunaan anggaran belanja pemerintah," imbuhnya.
