Suara.com - Ditengah konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, DPR RI justru menyoroti rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang juga diduduki oleh wali kota daerah tersebut yakni Muhammad Rudi.
Anggota DPR yang menyentil itu dari Komisi VI Fraksi Gerindra Khilmi, dia mengatakan dulunya BP Batam adalah badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.
"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak dapat pendapatan asli daerah dari wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).
"Seharusnya kan pembangunan di Batam dengan adanya anggaran dobel dari PAD dan APBN itu bisa sangat bagus lah," sentil Khilmi.
Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik terkait Rempang Eco City.
Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.
"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.
