Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertimbangkan pemberian insentif bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih berdiskusi terkait rencana penerapan kebijakan tersebut bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, guna mendorong pemerintah daerah agar segera membangun MPP.
"Jadi, saya sampaikan kepada Pak Menpan bersama Pak Mendagri tadi, bahwa dalam insentif fiskal mengenai pembangunan MPP di daerah bisa dijadikan satu indikator yang akan diberikan insentif, sehingga mereka akan lebih cepat," kata Sri Mulyani usai acara Apresiasi Dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Bali, Rabu (6/12/2023).
Di satu sisi, Sri Mulyani menambahkan insentif akan diberikan untuk membantu pemda menjalankan program pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi kekerdilan pada anak (stunting), serta antisipasi inflasi daerah.
"Dengan begitu, kami bisa melakukan monitor bersama, sehingga daerah itu betul-betul memiliki satu proses kemajuan yang bisa diukur," jelasnya.
