Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalahkan pasokan pupuk yang kurang hingga menyebabkan produksi pangan nasional anjlok dalam beberapa bulan terakhir.
Diketahui saat ini harga sejumlah pangan di Indonesia mengalami kenaikan imbas stok yang sedikit.
"Kalau pupuk meningkat produksinya tentu saja yang kita salurkan ke petani akan makin pasti berapa ton yang dikirim ke petani, kemudian kepastian timing kepan petani gunakan pupuk bisa diatur oleh kementerian, sehingga musim tanam tidak mundur gara-gara pupuk, produksi tidak turun gara-gara pupuk," kata Jokowi saat meresmikan pabrik bahan baku untuk pembuatan pupuk milik BUMN PT Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur yang dilihat secara virtual pada Kamis (29/2/2024).
Untuk itu kata dia kebutuhan pupuk nasional harus bisa dipenuhi secara mandiri dari dalam negeri tak tak mengandalkan impor.
Pasalnya, bila negara eksportir bahan baku pupuk mendapat masalah, Indonesia bisa kena getahnya.
Dia mencontohkan apa yang terjadi di Ukraina, saat negara tersebut memasuki masa perang melawan Rusia, impor bahan baku pupuk jadi mandek. Alhasil produksi pupuk jadi sulit, stoknya terbatas di petani dan hartanya juga jadi mahal.
"Kalau negara yang di mana kita impor ada problem, di sini juga ada masalah. Seperti perang di Ukraina itu bermasalah bagi semua negara, utamanya untuk produksi pupuk," papar Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini produksi beras nasional mengalami penurunan yang cukup parah, angkanya anjlok hingga 1 juta ton pada kuartal I 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Airlangga menuturkan bahwa penurunan produksi beras ini akibat dampak El Nino.
"Produksi (beras) kita itu relatif lebih rendah 1 juta (ton) dibanding kuartal I tahun lalu," ungkap Airlangga di Istrana Negara, Jakarta pada Senin (26/2/2024).
Untuk menutupi kebutuhan yang kurang, pemerintah juga membuka kran impor beras untuk mengamankan stok menjelang bulan puasa dan lebaran yang tinggal menghitung hari saja.
Selain itu pemerintah juga akan menggelontorkan subsidi pupuk tambahan dengan anggaran mencapai Rp14 triliun dan memberikan diskon hingga 50% untuk pupuk non-subsidi.
"Kemudian tadi saya usulkan dan bapak Presiden menyetujui bahwa nanti pupuk non subsidi itu akan diberikan diskon, kira-kira 40% sehingga kebutuhan pupuk bisa disediakan secara masif," katanya.
Selain itu pemerintah juga berencana untuk memperbaiki alur pemberian pupuk bersubsidi hanya dengan KTP.
"Jadi boleh dengan KTP, kartu tani, kemudian juga kalau subsidinya sudah bisa turun permintaan petani bisa dipenuhi di awal, jadi berapapun dia minta bisa kita penuhi. Sehingga kita selain menjaga harga kita juga harus menjaga produksi di semester 2 nanti," pungkasnya.
TERPOPULER
