Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mewariskan sejumlah pekerjaan besar sektor ekonomi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dijadwalkan bakal dilantik pada Oktober 2024.
Sejumlah warisan era Jokowi ini pun sudah siap untuk diterima dan dilanjutkan era Prabowo.
"Kita membangun di atas landasan yang telah dibangun presiden sebelum kita (Jokowi), tapi kita bertekad untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut," kata Prabowo saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama TKN dan relawan Prabowo-Gibran beberapa waktu lalu.
"Kita KIM (Koalisi Indonesia Maju) tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu, kita adalah penerus Presiden Joko Widodo, bangsa yang baik, bangsa yang mulia selalu menghormati pemimpin-pemimpinnya,” tambah Prabowo.
Prabowo sendiri bertekad untuk memperbaiki kekurangan era Jokowi, terutama dalam sektor ekonomi yang menjadi isu utama selama dirinya mempimpin.
Lantas apa saja warisan ekonomi atau pekerjaan besar yang bakal diterima Prabowo dari Jokowi?
1. Utang
Jokowi bakal mewariskan utang tertinggi sebagai pemimpin republik ini. Tercatat utang pemerintah per 31 Maret 2024 mencapai Rp 8.262,10 triliun berdasarkan data Buku APBN Kita Kementerian Keuangan.
Kondisi ini membuat rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat mencapai 38,79%. Meski demikian angka itu masih di bawah batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Baca Juga: Jokowi Harap Kematian Presiden Iran Tak Pengaruhi Harga Minyak Dunia
Jokowi sendiri dalam kampanye untuk pemilihan presiden pernah berjanji untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen, tetapi faktanya selama 9 tahun terkahir menjabat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5 persen.
Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, Jokowi punya banyak program unggulan, salah satunya proyek strategis nasional (PSN). Data dari Kemenko Perekonomian sedikitnya ada 16 PSN dengan nilai investasi hingga sekitar Rp 1.257 triliun.
Belasan proyek bercap PSN ini masuk dalam Permenko Perekonomian Nomor 6 tahun 2024. Dan akan digarap pada pemerintahan baru.
4. Hilirisasi
