Suara.com - Kondisi politik dalam negeri sedang memanas karena langkah akrobatik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berkata bahwa langkah DPR RI ini fatal dikarenakan aturan yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada, diutak-atik lagi sehingga menyebabkan ketidakjelasan regulasi.
“Kesalahan fatal DPR yang memicu aksi massa di berbagai wilayah hari ini merupakan penyebab ekonomi jadi terganggu. Jadi masalahnya bukan diluapan ekspresi dari masyarakat, tapi dari ketidakpastian kebijakan dan risiko stabilitas politik jangka panjang," kata Bhima dalam pernyataannya, dikutip Senin (26/8/2024).
Menurut Bhima, ketidakpastian regulasi dapat membuat investor dan pelaku usaha mempersepsikan bahwa banyak aturan di Indonesia yang bergonta-ganti.
“Tidak hanya soal Pilkada, tapi juga (kebijakan) perdagangan dan investasi yang flip-flop alias berganti-ganti,” tuturnya.
Jika RUU Pilkada jadi disahkan, menurut Bhima, akan timbul risiko politik di berbagai daerah karena banyak calon kepala daerah yang akan bersaing dengan kotak kosong.
Ini akan memperburuk dan memperpanjang sentimen negatif terhadap politik Indonesia.
Tak hanya kepada masyarakat umum, Bhima menilai risiko ini akan berdampak pula kepada investor dan pelaku usaha dan bisa membuat mereka memilih menaruh uang di negara lain daripada di Indonesia.
"Harusnya kan pemerintah dan DPR ciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan terukur ya. Ini banyak biaya dari risiko stabilitas politik muncul dan siapa yang mau menanggung?" tanya Bhima.
Baca Juga: Plt Ketum PPP Dukung Ansar Ahmad-Nyangnyang di Pilkada Kepri, Ini Harapannya
“Pelaku usaha pastinya akan masukan berbagai risiko politik pada perencanaan ekspansi bisnisnya. Kalau ribut-ribut karena pemerintah tidak bisa dipercaya soal aturan, ya pelaku usaha dan investor akan pindah cari negara lain. Sekali lagi yang menciptakan sentimen negatif ke pasar modal dan ekonomi hari ini adalah DPR," tegasnya.
