Menteri Keuangan: Middle Income Trap Muncul Akibat Kebijakan Ekonomi

Fabiola Febrinastri, Restu Fadilah

Senin, 23 September 2024 | 13:33 WIB
Menteri Keuangan: Middle Income Trap Muncul Akibat Kebijakan Ekonomi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Dok: Suara.com/Alfian Winanto)

Suara.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jebakan kelas menengah atau middle income trap biasanya muncul akibat kebijakan-kebijakan yang membuat perekonomian menjadi sulit.

"Middle income trap biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan semakin membebankan kepada masyarakat," tutur Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin, (23/9/2024).

Perlu diketahui, kebijakan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka adalah dua lembaga yang berwenang membuat sebuah kebijakan.

Sri Mulyani menyebut, dalam hal regulasi Kemenkeu bersama-sama dengan DPR telah menghasilkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD).

"Ini adalah upaya cara peraturan perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah atau bahkan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sehingga sinergi tersebut mampu menghasilkan dampak," imbuhnya.

Sebelum itu, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah Indonesia menargetkan untuk mewujudkan perekonomian yang maju secara merata. Untuk mewujudkannya, transformasi digital dalam melayani masyarakat menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Dalam hal pengelolaan keuangan negara, digitalisasi data pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus mengalokasikan pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

"Untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa terhindar dari middle income trap," katanya.

Dampak Penurunan Kelas Menengah

baca juga

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk kelas menengah selama lima tahun terakhir turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 53,83 juta pada 2021. Selanjutnya, jumlah masyarakat kelas menengah juga tercatat kembali turun pada 2022 menjadi 49,51 juta, turun pada 2023 menjadi 48,27 juta dan pada 2024 turun menjadi 47,85 juta.

Bank Dunia mengklasifikasikan masyarakat ke dalam 5 kelompok kelas berdasarkan tingkat pendapatan: miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas. Kelas menengah adalah orang-orang dengan pengeluaran bulanan 3,5 hingga 17 kali lebih besar dari garis kemiskinan. Dengan acuan tersebut, kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran sebesar Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta per bulan.

Kelas menengah memiliki peran krusial bagi negara yakni menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Sebagai konsumen, kelas menengah mendorong permintaan barang dan jasa, yang berdampak pada peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja.

Laporan Bank Dunia bertajuk ”Aspiring Indonesian-Expanding the Middle Class” mengungkap, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 12% karena konsumsi kelas menengah. Kelas menengah juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, termasuk pajak, dengan sumbangsih sebesar 50,7%.

Melihat data-data tersebut, fenomena berkurangnya proporsi kelas menengah dalam sebuah negara tentu memberikan banyak dampak negatif. Dari sisi pertumbuhan ekonomi misalnya, masyarakat kelas menengah yang turun kasta akan menyebabkan rendahnya daya beli pada golongan tersebut. Konsumsi terhadap bahan pangan, pakaian, dan berbagai kebutuhan rumah tangga akan semakin lesu. Kondisi ini praktis membuat pertumbuhan ekonomi juga menjadi turun, karena konsumsi masyakarat menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi.

Kemudian dari sektor perbankan, kredit macet dan menurunnya keuntungan perbankan menjadi hal yang tak dapat dihindari. Analoginya, ketika kelompok kelas menengah mengalami penurunan dan melakukan penyesuaian konsumsi, tentu permintaan golongan tersebut terhadap kredit konsumsi perbankan juga mengalami penurunan.

Bukan hanya secara ekonomi, menurunnya kelompok kelas menengah juga berdampak terhadap iklim sosial dan politik di negeri ini. Bukan tak mungkin proporsi kelas menengah yang terus tergerus akan menciptakan sebuah revolusi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Anak Buah Sri Mulyani Bantah Tudingan 6 Juta Data NPWP Bocor dan Dijual Rp150 Juta

Anak Buah Sri Mulyani Bantah Tudingan 6 Juta Data NPWP Bocor dan Dijual Rp150 Juta

Bisnis | Jum'at, 20 September 2024 | 17:32 WIB

Prabowo Mau Nambah Utang Baru Rp 775 Triliun di 2025

Prabowo Mau Nambah Utang Baru Rp 775 Triliun di 2025

Bisnis | Kamis, 19 September 2024 | 15:49 WIB

6 Juta Data NPWP Bocor, Sri Mulyani Irit Bicara

6 Juta Data NPWP Bocor, Sri Mulyani Irit Bicara

Bisnis | Kamis, 19 September 2024 | 14:54 WIB

Sri Mulyani Secara Halus Menolak Masuk Kabinet Prabowo

Sri Mulyani Secara Halus Menolak Masuk Kabinet Prabowo

Bisnis | Kamis, 19 September 2024 | 14:03 WIB

Ingin Akhir Husnul Khatimah, Sri Mulyani Menangis Pamit di Depan DPR: Bukan Drama..

Ingin Akhir Husnul Khatimah, Sri Mulyani Menangis Pamit di Depan DPR: Bukan Drama..

Lifestyle | Rabu, 18 September 2024 | 13:01 WIB

Sebelum Jadi Presiden, Prabowo Punya PR Pastikan Kenaikan PPN 12% Jadi atau Tidak

Sebelum Jadi Presiden, Prabowo Punya PR Pastikan Kenaikan PPN 12% Jadi atau Tidak

Bisnis | Rabu, 18 September 2024 | 09:03 WIB

Terkini

Hamzah Batik Malioboro Punya Siapa? Toko Legendaris Jogja yang Dilanda Kebakaran

Hamzah Batik Malioboro Punya Siapa? Toko Legendaris Jogja yang Dilanda Kebakaran

Lifestyle | Senin, 28 September 2026 | 09:53 WIB

Dugaan Kekerasan di SMPN 18 Kota Malang, Korban Bertambah Jadi Delapan Siswa

Dugaan Kekerasan di SMPN 18 Kota Malang, Korban Bertambah Jadi Delapan Siswa

Jatim | Senin, 28 September 2026 | 09:52 WIB

Ada Kesempatan Beli, Harga Emas Antam Lagi Murah Jadi Rp2.597.000/Gram

Ada Kesempatan Beli, Harga Emas Antam Lagi Murah Jadi Rp2.597.000/Gram

Bisnis | Senin, 28 September 2026 | 09:48 WIB

Apa Itu Diplomasi Panda Xi Jinping dan Donald Trump?

Apa Itu Diplomasi Panda Xi Jinping dan Donald Trump?

News | Senin, 28 September 2026 | 09:44 WIB

Rupiah Semakin Anjlok Pagi Hari Ini ke Level Rp17.964

Rupiah Semakin Anjlok Pagi Hari Ini ke Level Rp17.964

Bisnis | Senin, 28 September 2026 | 09:44 WIB

Pertamax Turbo Mulai Menyasar Motor Premium, Ini Strategi Pertamina

Pertamax Turbo Mulai Menyasar Motor Premium, Ini Strategi Pertamina

Bisnis | Senin, 28 September 2026 | 09:41 WIB

24 Tahun Car Free Day, Laju Polusi Jakarta Masih Kronis

24 Tahun Car Free Day, Laju Polusi Jakarta Masih Kronis

News | Senin, 28 September 2026 | 09:40 WIB

Brigjen Simson Resmi Jabat Wakapolda Riau: Ini Pertama Berdinas di Sumatera

Brigjen Simson Resmi Jabat Wakapolda Riau: Ini Pertama Berdinas di Sumatera

Riau | Senin, 28 September 2026 | 09:40 WIB

Sungai Cikole Mengering, Petani Sukabumi Temukan Tengkorak dan Tulang Belulang Manusia

Sungai Cikole Mengering, Petani Sukabumi Temukan Tengkorak dan Tulang Belulang Manusia

Jabar | Senin, 28 September 2026 | 09:40 WIB

Geledah Kanwil BPN Jatim, KPK Temukan Uang USD dan SGD

Geledah Kanwil BPN Jatim, KPK Temukan Uang USD dan SGD

News | Senin, 28 September 2026 | 09:36 WIB

×