Pengelolaan Berantakan, Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto sangat kesal dengan pengelolaan BUMN yang berantakan selama ini. Hal ini terlihat dari jumlah BUMN, anak hingga cucu yang sangat fantastis.

Maka dari itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini ingin membentuk pengadilan Adhoc untuk mencari siapa saja yang salah dalam pengelolaan BUMN selama ini.

Bahkan, dia akan mengusut para direksi BUMN dalam 30 tahun kebelakang untuk mencari tahu apa saja permasalahan pengelolaan BUMN selama ini.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut... untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," ujar Prabowo Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, BUMN itu bukan milik segelintir orang maupun direksi itu sendiri. Secara tegas, BUMN itu mili seluruh rakyat Indonesia.

"Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN, BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," ucapnya.

Prabowo pun merasa kaget dengan jumlah BUMN, anak, cucu dan cicit selama ini. Ia mengira BUMN berjumlah 400 perusahaan saja, tapi ini jumlahnya mencapai 1.074 perusahaan.

"Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," bebernya.

Prabowo menambahkan, banyaknya jumlah BUMN juga sangat tidak efektif. Pasalnya, banyak BUMN yang memoles laporan keuangan.

"Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang saja itu untungnya itu," pungkasnya.