Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengandalkan Bank Tanah untuk mengakomodir target 3 juta Rumah Rakyat. Target itu merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Bank Tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto," ujar Maruarar di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/10/2024).
Dalam hal ini, Pria yang akrab disapa Ara ini akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan lokasi lahan yang bisa segera dijadikan lokasi pembangunan rumah.
Menurut dia, Bank Tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta.
Pihaknya, juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.
Kementerian PKP berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.
"Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank Tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat," imbuh dia.
Sebagai informasi, Maruarar Sirait menyatakan siap melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menjalankan tugas dan Program Pembangunan Rumah untuk Rakyat Indonesia.
Salah satunya dengan mengedepankan semangat gotong royong serta menyusun landasan hukum yang pasti serta memanfaatkan lahan yang ada untuk membangun rumah untuk rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.
Baca Juga: Ditunda di Era Jokowi, Bagaimana Nasib RUU TNI usai Prabowo Presiden? Begini Kata DPR
