Suara.com - Awal tahun 2025 menjadi sorotan dengan catatan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga akhir Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun, setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini berbanding terbalik dengan kondisi surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa defisit ini masih dalam batas aman dan sesuai dengan desain APBN 2025 yang menetapkan defisit sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp 616,2 triliun.
"Defisit 0,13 persen ini masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB, yaitu Rp 616,2 triliun," ujarnya dalam konfrensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Penurunan pendapatan dan belanja negara menjadi penyebab utama defisit ini. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 439,2 triliun.
Dibandingkan dengan Januari 2025, penerimaan negara meningkat sebesar Rp 125,22 triliun. Meski demikian, penerimaan pajak hingga Februari 2025 sebesar Rp 187,8 triliun hanya mencapai 8,6 persen dari target, turun 30,2 persen dibandingkan Februari 2024 yang mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp 269,02 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah terealisasi sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target.
Dari sisi belanja negara, hingga akhir Februari 2025, realisasi belanja mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Begitu pula dengan belanja negara yang tercatat Rp 348,1 triliun, lebih rendah dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 470,3 triliun.
TERPOPULER
