REGIONAL:
Suara.com - Saat menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marurar Sirait di kantornya (23/4/2025), Bos Lippo Group, James Riady, menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelesaian persoalan Meikarta.
Dalam pertemuan tersebut, James menyebut bahwa jika proses penyelesaian bisa dipercepat, maka itu adalah langkah terbaik bagi semua pihak, termasuk konsumen.
"Kalau ini bisa dipercepat, ya lebih baik. Saya yakin, Meikarta akan ikut saja arahan Pak Menteri," ujar James, ditulis Kamis (24/4/2025).
James menyebutkan pembangunan kota baru seperti Meikarta bukanlah perkara mudah. Ia mengatakan banyak tantangan yang dihadapi, namun Lippo Group tetap berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya.
James juga mengatakan bahwa proyek ini telah menghasilkan dampak besar, termasuk terciptanya ribuan lapangan kerja dan infrastruktur yang sudah tersedia secara signifikan.
"Hampir 12 ribu unit sudah diselesaikan, dan 3 ribu lainnya telah diserahkan. Itu bukan jumlah yang kecil," katanya.
James menekankan proyek Meikarta tidak memiliki beban utang yang menghambat kelanjutan pembangunan. Hal ini dinilainya sebagai modal penting untuk menuntaskan kewajiban kepada konsumen dan memperkuat kepercayaan pasar.
Lebih lanjut, James menyatakan bahwa semangat menyelesaikan ini bukan hanya urusan bisnis semata, melainkan juga bentuk penghargaan terhadap konsumen yang telah memberikan kepercayaan kepada proyek kota baru tersebut.
"Saya percaya teman-teman di Meikarta punya niat baik. Dengan arahan Pak Menteri, semuanya bisa selesai," ujarnya.
James juga memuji langkah cepat dan inisiatif pemerintah dalam menciptakan suasana kondusif di sektor properti. Menurutnya, dukungan seperti ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor perumahan yang menyerap tenaga kerja besar.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta.
Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta.
Dilansir akun instagram resmi Kementerian PKP, dari hasil pertemuan dan diskusi tersebut, diketahui bahwa para konsumen Apartemen Meikarta sebagian besar menginginkan pengembalian dana yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan apartemen tersebut.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Menteri PKP pun menyampaikan telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4/2025) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.
"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya", ujar Menteri Ara.
Meikarta, proyek ambisius yang digadang-gadang sebagai kota mandiri masa depan di Cikarang, Jawa Barat, telah menjadi sorotan publik sejak awal kemunculannya.
Dibangun oleh Lippo Group, proyek ini menjanjikan hunian modern, fasilitas lengkap, dan lingkungan bisnis yang terintegrasi, menarik minat ribuan konsumen yang berharap memiliki properti impian dengan harga terjangkau.
Namun, di balik gemerlapnya iklan dan promosi, Meikarta menyimpan kontroversi yang tak kunjung usai. Janji pembangunan yang serba cepat dan megah awalnya memicu antusiasme besar.
Bahkan, banyak yang melihat Meikarta sebagai solusi bagi kebutuhan hunian di tengah kepadatan Jakarta.
Pihak Lippo Group sendiri terus berusaha meyakinkan publik bahwa proyek Meikarta tetap berjalan dan berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan. Mereka telah melakukan berbagai upaya, termasuk restrukturisasi perusahaan dan mencari investor baru untuk mendanai proyek tersebut.
Meikarta juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan perlindungan konsumen yang lebih baik dalam sektor properti.
TERPOPULER
