Pemerintah Mau Kasih Akses Tukang Bakso Hingga Sayur Pembiayaan Rumah Subsidi

Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan kesempatan bagi para pekerja informal bisa mendapatkan pembiayaan rumah subsidi.

Adapun, pekerja informal itu diantaran, tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya. Menurut Ara, upaya ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto yang mana pekerja informal harus diberikan banyak manfaat.

"Saya akan pikirkan tambahan-tambahan lagi wong cilik, saya lagi matangkan, intinya Informal," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/4/2025).

Ara menegaskan, pekerja informal harus diberikan keadilan yang sama dengan pekerja formal yang memiliki gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

"Jadi kita masih survei dan sebagainya, tapi kita harus lakukan. Kita sebagai negara ini tidak mengerjakan yang gampang, tetapi kalaupun perlu dikerjakan walaupun sulit, kita kerjakan," beber Ara.

Sebagai informasi, Tahun 2025 ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan subsidi sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan groundbreaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masing sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

BP Tapera juga menyiapkan kuota sebanyak 1.000 unit rumah untuk wartawan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kesepakatan ini sudah ditandatangani bersama Bank BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rumah untuk Buruh

Sebelumnya, Kmenterian PKP siap mengalokasikan sebanyak 20.000 rumah subsidi untuk buruh yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peran buruh dinilai sangat penting dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional serta berhak mendapatkan kado terbaik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jelang Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 mendatang berupa bantuan perumahan layak huni dan berkualitas.

"Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk buruh. Kami targetkan tanggal 1 Mei 2025 mendatang siap serah terima rumah subsidi untuk buruh," kata Ara.

Menteri Ara menjelaskan, program rumah untuk buruh ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal dalam memastikan penyediaan perumahan untuk mereka.

Adanya rumah untuk buruh menunjukkan bahwa negara hadir untuk menyediakan rumah sebanyak 20.000 rumah layak huni berkualitas bagi buruh di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya juga menekankan faktor lokasi dan juga kualitas rumah yang menjadi sangat penting yang akan diberikan untuk para buruh ini. Alokasi rumah subsidi FLPP bagi MBR sebanyak 20.000 unit untuk buruh, hal ini sebagai komitmen kami sebagaimana amanat Presiden Prabowo, Program 3 Juta Rumah rakyat yakni membangun dan merenovasi rumah harus menyasar semua lapisan masyarakat," imbuh dia.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan rencana penyerahan kunci yang disepakati sebagai awalan adalah 100 unit rumah yang akan dilaksanakan tanggal 1 Mei 2025 yang bertepatan dengan Hari Buruh dengan titik lokasi perumahan yang akan ditentukan oleh Kementerian PKP yakni sekitar 3 sampai 4 titik di sekitar Jakarta.

Selain itu, juga menegaskan bahwa rakyat termasuk para buruh ini wajib mendapatkan rumah subsidi yang layak huni serta berkualitas.

"Untuk mewujudkan rumah buruh yang layak huni dan berkualitas tentu dibutuhkan pengembang yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan pembangunan hunian dan dipastikan sesuai dengan data BPS dan tepat sasaran. Saya harap BPS dapat berkoordinasi dengan Kemenaker untuk dapat menentukan alokasi jumlah buruh yang berhak menerima rumah subsidi ini agar senantiasa tepat sasaran, karena buruh adalah aset bangsa yang harus diberdayakan, bukan hanya alat produksi, tapi manusia yang perlu dihargai, dilindungi, dan dikembangkan agar bisa berkontribusi lebih besar bagi negeri," pungkas dia.