Operasional KRL Normal Meski Ada Demo Pengemudi Ojol

Suara.com - Hari ini, Selasa, 20 Mei 2025, KAI Commuter lakukan antisipasi layanan keamanan dan kenyamanan pengguna KRL Jabodetanek dengan penambahan Petugas Pengamanan terkait adanya demo pengemudi ojek online (ojol) di wilayah Jakarta.

KAI Commuter akan menyiagakan sebanyak 124 petugas pengamanan di stasiun-stasiun yang berada di sekitar pusat kegiatan.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengatakan bahwa langkah itu diambil untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna.

"KAI Commuter akan menyiagakan petugas pengamanan tambahan dari internal dan unsur TNI untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Leza menambahkan, penyiagaan petugas pengamanan dilakukan di stasiun-stasiun sekitar lokasi kegiatan, antara lain di Stasiun Juanda, KAI Commuter menyiagakan 26 petugas, serta di Stasiun Gondangdia sebanyak 21 petugas.

Sedangkan di Stasiun Palmerah sebanyak 20 petugas, di Stasiun Sudirman sebanyak 21 petugas, dan di Stasiun Tanah Abang sebanyak 36 petugas. Selain itu, untuk petugas layanan, KAI Commuter juga menyiagakan petugas layanan dan kebersihan di stasiun-stasiun tersebut jika diperlukan.

"Untuk operasional perjalanan Commuter Line, KAI Commuter tetap mengoperasikan secara normal dengan total 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek," tambahnya.

KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan, serta mengikuti arahan petugas di stasiun.

Bagi pengguna yang menunggu di area peron, diminta untuk mendahulukan penumpang yang akan keluar, tidak melewati garis aman, dan menghindari menghalangi penumpang yang keluar dari Commuter Line. "KAI Commuter juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjadi pengguna yang tertib demi keselamatan bersama," imbuh Leza.

Demo Akbar

Hari ini, sebanyak 500 pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar demo besar. Para ojol pun berencana mematikan aplikasi mereka.

Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang mereka tuduh telah melanggar regulasi, terutama tarif yang diberlakukan.

"Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205," kata Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dikutip dari Antara, Senin (19/5/2025).

Menurut Igun, aplikator melanggar regulasi dan merugikan mitra pengemudi. 

"(Pemerintah) selama ini mendiamkan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ujar Igun.

Igun merujuk Keputusan Menteri Perhubungan (KP) 1001 Tahun 2022. Aturan ini membatasi biaya sewa aplikasi maksimal 15%, dengan tambahan 5% untuk kesejahteraan pengemudi. Namun, banyak aplikator yang menetapkan potongan jauh di atas ketentuan. 

Ia menyebutkan aksi tersebut akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, hingga Palembang, Lampung, dan wilayah Banten Raya.

Ia mengatakan aksi akbar 205 yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga selesai. Aksi akan dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI, sehingga berpotensi melumpuhkan sebagian Jakarta akibat kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan.

Raden juga menyampaikan permohonan maaf jika masyarakat terjebak macet dan kegiatan terganggu, serta mengimbau pengguna jalan menyesuaikan waktu melintas agar terhindar dari kepadatan lalu lintas.

"Mohon masyarakat pengguna jalan sekitar lokasi-lokasi aksi akbar 205 untuk menyesuaikan jam melintasnya agar tidak terjebak kemacetan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pada Selasa 20 Mei 2025 akan ada beberapa aliansi ikut serta antara lain APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI dan GEPPAK organisasi Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan.

Aksi 205 diperkirakan berlangsung serentak di hampir seluruh kota Indonesia, melibatkan ratusan ribu pengemudi online roda dua dan roda empat secara masif.

Pihaknya berharap pemerintah dapat merespons kekecewaan para pengemudi online roda dua dan roda empat yang merasa kurang mendapat perhatian terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh sejumlah aplikator.

Regulasi dimaksud yakni Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen, namun selama ini aplikator diduga melakukan potongan aplikasi sampai 50 persen