REGIONAL:
Suara.com - Pemerintahan Prabowo Subianto terus menyiapkan berbagai upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya berupa serangkaian kebijakan stimulus ekonomi.
Melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025, Pemerintah telah merumuskan sejumlah insentif ekonomi untuk kuartal II tahun 2025.
Insentif tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025.
“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ungkap Menko Airlangga.
Menko Airlangga menekankan bahwa pemberian stimulus di kuartal kedua menjadi krusial, mengingat telah lewatnya hari besar seperti Natal dan Tahun Baru yang dapat mendorong konsumsi masyarakat.
Stimulus tersebut disiapkan agar pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua dapat tetap berada di kisaran 5%. Masa libur sekolah yang diikuti dengan pemberian gaji ke-13 akan menjadi momentum penting untuk mendorong daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, Pemerintah telah menyiapkan 6 Paket Stimulus berbasis konsumsi domestik, dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial.
Stimulus pertama yakni berupa diskon transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah. Kedua, Pemerintah akan memberikan potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025.
Ketiga, Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama bulan Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik sampai dengan 1.300 VA. Keempat, Pemerintah juga menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Juni-Juli 2025.
Selanjutnya, stimulus kelima berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer. Stimulus keenam, Pemerintah memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.
Keenam stimulus yang saat ini sedang difinalisasi dan direncanakan akan diluncurkan pada 5 Juni 2025 tersebut diharapkan akan mampu mendongkrak konsumsi masyarakat.
Pemerintah juga mengajak Pemerintah Daerah untuk berperan aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna mendorong pergerakan masyarakat dalam negeri selama masa liburan sekolah sehingga diharapkan dapat terus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Daya beli, atau kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa, merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi suatu negara.
Daya beli dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pendapatan, inflasi, hingga suku bunga. Ketika daya beli tinggi, masyarakat memiliki lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan, sehingga meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa.
Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan investasi. Sebaliknya, ketika daya beli rendah, konsumsi menurun, yang dapat menyebabkan stagnasi ekonomi bahkan resesi.
Inflasi menjadi musuh utama daya beli. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan yang sama.
Pemerintah dan bank sentral berupaya menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal untuk melindungi daya beli masyarakat.
Selain itu, kebijakan upah minimum, subsidi, dan program bantuan sosial juga berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan daya beli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Daya beli yang kuat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan daya beli menjadi prioritas bagi setiap negara.
TERPOPULER
