REGIONAL:
Suara.com - Bank Dunia (World Bank) meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkontraksi. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8 persen di tahun ini.
Sedangkan, pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,9 persen. Hal ini berdasarkan data dari People-First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia, laporan Prospek Ekonomi Indonesia (IEP) edisi Juni 2025.
Dalam data itu, pertumbuhan ekonomi ini bakal berdampak pada kelas menengah di Indonesia. Salah satunya sulitnya pencapaian lapangan kerja yang dibutuhkan kelas menengah.
" Tetapi pengembaliannya berkurang untuk kelompok kelas menengah yang lebih kaya sebagaimana tercermin dari pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat untuk rumah tangga kelas menengah yang bercita-cita tinggi. Berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang lebih baik yang mempertahankan standar hidup kelas menengah akan menjadi penting untuk masa depan," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Lalu, Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk mengatakan kebijakan ekonomi makro yang kuat, termasuk inflasi yang rendah, penyangga keuangan yang memadai, dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan fiskal, telah berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
“Kinerja ekonomi Indonesia saat ini mencerminkan fundamentalnya yang kuat dan respons kebijakan yang baik,” katanya.
Langkah-langkah ini telah membantu mengelola konsumsi pemerintah yang berkurang dan investasi yang lebih lambat.
"Untuk mempertahankan momentum ini, analisis kami menunjukkan bahwa reformasi struktural yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dapat membuka pertumbuhan yang lebih tinggi, membalikkan tren penurunan produktivitas, dan menciptakan lebih banyak dan lebih baik lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia," tambahnya..
Untuk itu, investasi diharapkan meningkat, didorong oleh inisiatif perumahan pemerintah dan peluncuran dana kekayaan negara baru, Danantara.
Namun, prospek tersebut tunduk pada risiko penurunan dari tantangan perdagangan global dan volatilitas harga komoditas. Fokus pemerintah pada deregulasi, lingkungan bisnis yang lebih kondusif, reformasi perdagangan dan digital dapat membantu menavigasi risiko tersebut dan meningkatkan pertumbuhan hingga 5,5 persen per tahun pada tahun 2027.
"Reformasi ini menyertai upaya pemerintah untuk merangsang permintaan melalui program-program prioritasnya," katanya.
Laporan tersebut menggarisbawahi potensi sektor perumahan sebagai katalisator pertumbuhan inklusif. Sasaran pemerintah untuk menyediakan 3 juta unit perumahan per tahun sejalan dengan strategi “mengutamakan rakyat”.
" Dengan investasi publik tahunan sebesar 3,8 miliar dolar AD , program perumahan tersebut dapat menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan pekerjaan dan memobilisasi 2,8 miliar dolar AS modal swasta sekaligus meningkatkan kondisi kehidupan dan peluang ekonomi bagi jutaan penduduk Indonesia," katanya.
Laporan tersebut merekomendasikan empat tindakan untuk mencapai visi ini: memperluas investasi dalam perumahan dan infrastruktur, mereformasi pembiayaan perumahan publik untuk memobilisasi modal swasta, mengintegrasikan ketahanan bencana ke dalam kebijakan perumahan, dan memperkuat tata kelola dan koordinasi lintas sektor dan jenjang pemerintahan.
“Program perumahan Indonesia tidak hanya tentang membangun rumah—tetapi juga tentang membangun ekonomi yang lebih kuat dan lebih inklusif,” kata Habib Rab, Ekonom Utama di Bank Dunia di Indonesia.
"Dengan mengutamakan masyarakat dan menyelaraskan kebijakan perumahan dengan infrastruktur, keuangan, dan ketahanan bencana, Indonesia dapat membuka jalur baru menuju kesejahteraan," tambahnya.
Selain itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn (Carrie) Turk mengatakan, tantangan besar itu yang membuat World Bank harus merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global, dari sebelumnya masih mampu tumbuh 2,7% menjadi hanya 2,3% pada 2025 dan 2,4% pada 2026.
"Hal ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya ketegangan perdagangan, ketidakpastian kebijakan global, serta risiko geopolitik, yang tentu saja meningkat dalam beberapa hari terakhir," kata Carolyn.
TERPOPULER
