Lima Desakan Ekonom Kepada Menteri Keuangan Baru

Suara.com - Baca 10 detik

Para Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai perombakan kabinet atau reshuffle justru membuat angin segar bagi ekonomi Indonesia, terutama pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pasalnya, tuntutan mengganti Sri Mulyani dari Menteri Keuangan telah menggema dari organisasi think tank, dan masyarakat sipil.

"Ini sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal," ujar Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).

Bhima menyebut, Celios akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data. Dirinya pun mendesak Menteri Keuangan yang baru untuk menyelesaikan permasalahan keuangan negara yang diantaranya:

1. Memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan. Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan). Selain itu pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.
2. Efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus di evaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
3. Segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).
4. Mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan.
5. Mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja. Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.

Purbaya Yudhi Disebut Jadi Menkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut sebagai satu dari lima menteri yang bakal diganti oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/9/2025). 

Khusus untuk Sri Mulyani, kabar yang beredar kekinian adalah bakal diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sendiri sudah tiba di Istana.

Purbaya, yang tampil meyakinkan dengan setelan jas dan dasi biru, bahkan datang bersama keluarganya.

Saat ditanya mengenai kesiapannya jika benar akan dilantik menjadi menteri, Purbaya menjawab dengan tegas dan penuh percaya diri.

"Siap lah gak pernah gak siap," kata Purbaya.