Prabowo Tunjuk Keluarga Sultan Andara jadi Bos BP BUMN

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto hari ini secara resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Pelantikan ini menandai babak baru dalam pengelolaan aset negara, sekaligus menempatkan sosok yang dikenal sebagai Paman dari Nagita Slavina itu di pucuk badan strategis yang baru dibentuk.

Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Dony Oskaria dipercaya memimpin BP BUMN, sebuah badan yang merupakan hasil transformasi dari Kementerian BUMN perubahan yang disahkan melalui revisi UU BUMN pekan lalu.

Dony Oskaria bukanlah nama baru di lingkungan BUMN, namun popularitasnya turut didorong oleh hubungan kekerabatannya dengan dunia hiburan. Ia dikenal sebagai paman dari artis papan atas Nagita Slavina, istri dari Raffi Ahmad. Menariknya, Dony juga tercatat sebagai salah satu co-founder RANS Entertainment, holding bisnis milik pasangan 'Sultan Andara' tersebut.

Jejak karier Dony Oskaria di pemerintahan dan korporasi terbilang mentereng. Sebelum diangkat menjadi Kepala BP BUMN, Dony menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir. Ia juga pernah dipercaya sebagai Direktur Utama InJourney (Holding BUMN Pariwisata) dan Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia.

Di bawah pemerintahan Prabowo, pengelolaan BUMN mengalami perombakan besar. BP BUMN yang kini dipimpin Dony tidak lagi berfungsi sebagai pengawas aset dan investasi. Fungsi pengawasan dan pengelolaan aset triliunan rupiah kini sepenuhnya dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara)—di mana Dony sendiri sebelumnya menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO).

Sebagai Kepala BP BUMN, tugas utama Dony Oskaria kini berfokus pada regulasi, kebijakan, dan pengaturan seluruh Badan Usaha Milik Negara, memastikan kerangka kerja hukum dan administrasi berjalan efektif.

Dengan rekam jejaknya yang kuat di sektor bisnis perbankan, pariwisata, hingga aviasi, penunjukan Dony Oskaria diharapkan mampu mengefektifkan transisi BUMN menuju struktur baru, memastikan badan-badan usaha milik negara beroperasi lebih efisien di bawah pengawasan regulasi yang kuat dari BP BUMN.