-
- Presiden Prabowo memerintahkan percepatan 18 proyek hilirisasi yang bernilai investasi hampir Rp600 triliun.
- Proyek ditargetkan tuntas pra-studi kelayakan pada akhir 2025.
- Proyek ini bertujuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan produk substitusi impor.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran menterinya untuk segera mempercepat eksekusi 18 proyek hilirisasi strategis nasional.
Proyek-proyek tersebut, yang nilai keseluruhannya mendekati Rp600 triliun, dilaporkan telah melewati tahap pra-studi kelayakan (pra-FS).
Perintah percepatan ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Jakarta, Kamis (6/11).
Ratas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang ditemui selepas ratas, menyampaikan arahan Presiden. Ia optimistis seluruh 18 proyek yang telah dibicarakan dengan Danantara akan diselesaikan tahapannya di tahun ini.
"Kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya, dan di tahun 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan," kata Bahlil, dikutip via Antara.
Percepatan proyek hilirisasi ini memiliki tiga tujuan utama yang menjadi fokus pemerintah: mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja secara masif, dan menghasilkan produk-produk substitusi impor yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada barang luar negeri.
Salah satu proyek hilirisasi yang disoroti dalam rapat adalah proyek dimethyl ether (DME), yang bertujuan mengubah turunan batu bara menjadi gas DME sebagai alternatif pengganti LPG (Liquefied Petroleum Gas).
Bahlil menyoroti urgensi pembangunan industri dalam negeri, terutama di sektor energi.
Baca Juga: Setahun Prabowo Menjabat, Fedi Nuril Lantang Bersuara: Saya Tidak Senang dan Sudah Menduga
Mengingat konsumsi LPG nasional yang saat ini membutuhkan sekitar 1,2 juta ton per tahun dan diproyeksikan mencapai hampir 10 juta ton LPG pada tahun 2026, pembangunan industri seperti DME menjadi krusial untuk ketahanan energi.
Pemerintah juga berencana mempercepat pembangunan kilang minyak. Arahan percepatan ini sejalan dengan aktivitas pagi Presiden, yang didampingi menteri, meresmikan pabrik petrokimia terbesar se-Asia Tenggara di Cilegon, Banten.
Pabrik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) tersebut menelan investasi sekitar 4 miliar dolar AS, menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap industrialisasi dan hilirisasi.
