- Wapres Gibran merasa dirinya tidak diasingkan terkait adanya penugasan untuk berkantor di Papua
- Dia menegaskan jika Papua bukan daerah untuk pengasingan
- Menurutnya, Papua harus diperhatian serius oleh pemerintahan karena menjadi bagian dari NKRI.
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merasa tidak diasingkan terkait tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Papua. Gibran menganggap jika Papua bukan merupakan daerah untuk pengasingan.
Hal itu disampaikan Gibran guna menepis rumor terkait rencananya dirinya akan berkantor di Papua.
Dalam pidatonya di depan para tokoh adat Papua di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11), Gibran menyebut jika Papua harus diperhatikan secara serius oleh pemerintahan karena turut menjadi bagian dari NKRI.
"Saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak, ibu mungkin sudah sering baca berita tentang saya. 'Oh Gibran diasingkan di Papua. Tidak, itu tidak benar. Papua itu bagian dari NKRI, dan harus kita berikan perhatian khusus," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (6/11/2025).
Gibran menjelaskan bahwa kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, setelah mengunjungi Jayapura dan Merauke pada bulan sebelumnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang ingin mengakselerasi pembangunan di Papua.
Saat memimpin rapat pleno, Gibran meminta agar dua lembaga khusus dibentuk pemerintah, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dapat menggali potensi ekonomi lokal.
Menurut dia, Papua memiliki berbagai komoditas khas, seperti kopi dan sagu, hingga pariwisata dan perikanan. Oleh karenanya, Gibran meminta pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan dapat menggandeng Koperasi Desa Merah Putih.
"Mohon nanti ke depan bisa dikembangkan dengan menggandeng Koperasi Merah Putih. Untuk masalah modal, akses permodalan bisa menggandeng PNM Mekaar, KUR, dan juga kerja sama-kerja sama dengan pihak swasta," kata Gibran.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua bersifat berkelanjutan dan tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam setiap program harus berbasis pada data dan hasil evaluasi di lapangan.
"Misalnya kita ambil salah satu aja, Papua Tengah. Kita keroyok ini nanti masalah pendidikan. Bisa kita intervensi bersama, kita keroyok dengan program MBG, Revitalisasi Sekolah, KIP, Beasiswa, Bus Sekolah," katanya.
TERPOPULER
