REGIONAL:
- Presiden Prabowo meminta dibentuk Dewan Nasional baru fokus kesejahteraan keuangan setelah bertemu Ratu Maxima pada Senin (24/11/2025).
- Presiden mengapresiasi peran Ratu Maxima terkait inklusi keuangan, meskipun literasi keuangan Indonesia baru mencapai 66,64 persen.
- Dewan baru ini bertujuan menyempurnakan DNKI dan akan melibatkan pemangku kepentingan untuk penguatan literasi serta keterbukaan data keuangan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan sebuah Dewan Nasional baru yang fokus pada kesejahteraan keuangan atau financial health. Permintaan itu disampaikan usai menerima Ratu Belanda, Maxima dalam kapasitasnya sebagai UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health di Istana Negara, Senin (24/11/2025).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo mengapresiasi peran Ratu Maxima dalam mendorong inklusi keuangan global maupun di Indonesia.
“Bapak Presiden menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Ratu Maxima yang gigih teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, Presiden menilai inklusi keuangan terus menunjukkan perbaikan. Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, pemerintah ingin semakin banyak masyarakat yang memiliki rekening agar penyaluran bantuan berjalan efektif.
“Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun dari tingkat literasi baru 66,64 persen,” katanya.
Ia menambahkan, tingkat literasi itu sebenarnya sudah di atas rata-rata negara OECD. Selain itu, simpanan pelajar yang memiliki rekening telah mencapai 58 juta. Temuan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan Presiden Prabowo bersama Ratu Maxima.
Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo meminta penguatan kelembagaan di sektor literasi dan kesehatan keuangan.
“Bapak Presiden meminta agar dibentuk Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun Financial Health ini. Dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” tutur Airlangga.
Nantinya, dewan tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam penyusunan dan pemanfaatan data keuangan terbuka.
“Dan ini akan melibatkan para stakeholder, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan,” tuturnya.
Selain itu, edukasi literasi keuangan juga menjadi perhatian bersama. Airlangga menyebut Prabowo ingin edukasi dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah juga ingin mendorong keterbukaan data bukan hanya di perbankan, tetapi juga dapat diakses para konsumen.
“Dan juga didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus. Dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka, tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga,” pungkas Airlangga.
TERPOPULER
