REGIONAL:
- Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Badan Khusus Ekspor melalui pidatonya di Jakarta pada 20 Mei 2026 mendatang.
- Kebijakan ini menunjuk BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk mengelola penjualan berbagai komoditas sumber daya alam Indonesia.
- Tujuan kebijakan adalah memperkuat pengawasan, mencegah praktik harga murah, serta mengoptimalkan penerimaan pajak dan pendapatan negara.
Suara.com - Rumor pembentukan Badan Khusus Ekspor mulai terkuak dalam Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Nusantara MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menginginkan semua hasil sumber daya alam dari Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Maka itu, dia ingin mengatur penjualan sumber daya alam (SDA), mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, hingga materian logam seperti nikel.
"Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah republik indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujarnya.
Ketua Umum Gerindra ini menjelaskan, Badan Khusus Ekspor ini berupa BUMN yang ditunjuk pemerintah yang akan mengelola semua penjualan ekspor SDA.
"Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. tujuan utama kebijakan ini untuk memperkuat pengawasan dan monitoring," ucapnya.
Prabowo menegaskan, kebijakan ini juga untuk menghalau praktik-praktik kotor seperti menjual harga SDA yang lebih rendah atau underpricing.
"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti meksiko, Filipina, negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah, karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa sendiri," pungkasnya.
TERPOPULER