REGIONAL:
- BPI Danantara menjamin kontrak ekspor yang sudah berjalan tidak akan terganggu oleh pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
- Pandu Sjahrir menyatakan pemerintah sedang mengumpulkan masukan dari pelaku industri untuk memastikan kelancaran proses transisi kebijakan perdagangan tersebut.
- Pemerintah akan terus menjalankan kontrak yang ada tanpa melakukan perubahan teknis atau peninjauan harga selama masa transisi.
Suara.com - BPI Danantara memastikan kontrak ekspor yang saat ini masih berjalan tidak akan terganggu seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kepastian tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran pelaku usaha terkait dampak implementasi skema baru perdagangan komoditas strategis.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan pemerintah saat ini masih membahas proses transisi penerapan aturan terkait DSI. Karena itu, kontrak yang telah berjalan disebut tetap akan dilanjutkan.
"Kontrak existing pasti kan tetap ada, akan jalan, sekarang kita enggak mau disrupt anything with respect to kontrak-kontrak yang existing, kita ingin semuanya lancar, berjalan dengan baik," kata Pandu di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya kekhawatiran dari pelaku industri terkait keberlanjutan kerja sama perdagangan yang sudah berlangsung sebelum pembentukan DSI.
Saat ditanya mengenai kemungkinan kontrak yang masih berlaku hingga tahun depan, Pandu mengatakan pemerintah masih mengumpulkan masukan dari berbagai pihak sebelum implementasi aturan berjalan penuh.
"Nanti kita akan, semuanya nih kita lagi dapat masukan juga dari industri, bakal ketemu asosiasi juga nanti, dan ketemu pemain-pemain (pengusaha) the next 2 days, so it should be okay lah," ujarnya.
Ia menjelaskan pemerintah masih membuka ruang diskusi dengan asosiasi dan pelaku usaha untuk memastikan proses transisi dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas bisnis yang telah berlangsung.
Meski demikian, Pandu belum menjelaskan secara rinci mengenai skema transisi yang akan diterapkan karena pembahasan teknis masih berlangsung.
Ia menambahkan pembahasan terkait perubahan atau peninjauan harga kontrak juga bukan menjadi fokus utama dalam proses tersebut.
"Secondary lah, karena contract is contract," katanya.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan pembentukan PT DSI yang akan menjalankan peran dalam tata kelola perdagangan komoditas strategis.
Pada tahap awal, perusahaan tersebut disebut akan berfungsi sebagai penilai dan perantara transaksi, sebelum kemudian menjalankan peran sebagai trader pada tahap berikutnya.
TERPOPULER