Mengapa Pasar Khawatir pada Danantara Sumber Daya Indonesia

Suara.com - Pemerintah mengeluarkan jurus baru untuk menggenjot pendapatan dari ekspor komoditas. Salah satunya, membentuk entitas di bawah BPI Danantara yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Danantara Sumber Daya Indonesia ini akan menjadi senjata baru untuk sektor komoditas batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, serta logam paduan. Pasalnya, ekspor tiga komoditas itu nantinya harus melalui entitas tersebut.

Istilah kasarnya, entitas itu menjadi makelar ekspor bagi perusahaan yang berbisnis di tiga komoditas tersebut.

Namun sayang seribu sayang, Danantara Sumber Daya Indonesia justru membuat pasar khawatir. Bahkan, pasar saham maupun nilai tukar rupiah berdarah-darah setelah petinggi negara mengumumkan entitas baru ini.

Pasar Saham dan Nilai Tukar Rupiah Tak Berdaya

Pasar saham Indonesia memang tidak baik-baik saja saat ini. Bahkan, beberapa analis mengemukakan pasar saham sedang dalam tren penurunan atau downtrend.

Meski begitu, pada Rabu, 20 Mei 2026, pasar saham sempat memiliki secercah harapan, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai merangkak naik 1 persen sebelum adanya pidato Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, setelah pidato dan pengumuman entitas itu, pasar saham berbalik arah. Investor asing yang awalnya ingin berinvestasi kembali menahan diri dan hengkang. Alhasil, IHSG bertengger di level 6.318.

Kondisi ini pun terus bertahan hingga hari berikutnya, di mana IHSG ditutup di level psikologis 6.000.

Danantara pun mengakui sentimen terkait Danantara Sumber Daya Indonesia memang menjadi biang kerok. Hanya saja, CIO Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan pasar saat ini masih menunggu kepastian dari entitas baru tersebut.

Nilai tukar rupiah pun demikian. Mata uang Garuda juga tak berdaya menahan sentimen buruk sehingga menyentuh level tertinggi Rp17.730 per dolar AS.

Peringatan Moody's

Danantara Sumber Daya Indonesia memang membuat gempar satu negara. Bahkan, juga menarik perhatian lembaga asing.

Salah satunya lembaga pemeringkat Moody's yang memperingatkan strategi pemerintah ini justru salah arah dan akan memicu sentimen buruk bagi investor di sektor pertambangan.

Moody's menilai sistem ekspor Indonesia, terutama untuk tiga komoditas tersebut, akan kacau jika dikendalikan pemerintah lewat entitas baru itu.

"Dari perspektif kedaulatan, peningkatan kontrol negara atas ekspor komoditas menimbulkan risiko distorsi pasar yang dapat mengimbangi tujuan kebijakan lainnya," tulis Moody’s dalam laporannya.

Tak Ganggu Kontrak

Danantara sebagai pengendali entitas baru itu berjanji tidak akan mengganggu bisnis perusahaan maupun eksportir. Bahkan, tidak akan mengganggu kontrak yang sudah ada.

Pandu Sjahrir memastikan bahwa saat ini Danantara Sumber Daya Indonesia masih dalam tahap awal dan belum langsung beroperasi.

"Kontrak existing pasti kan tetap ada, akan jalan, sekarang kita enggak mau disrupt anything with respect to kontrak-kontrak yang existing, kita ingin semuanya lancar, berjalan dengan baik," kata Pandu.

Mirip Orde Baru

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adinegara menilai skema entitas baru ini sangat mirip dengan badan pada era Orde Baru, yakni BPPC. Badan tersebut mengendalikan perdagangan cengkeh yang didominasi negara dan kelompok tertentu.

Bhima menduga ada alasan lain di balik kehadiran entitas baru itu. Misalnya, potensi perpindahan keuntungan dari sektor swasta ke lembaga yang dikendalikan negara.

“Seolah untuk meningkatkan nilai ekspor dan manfaat bagi negara. Tapi sebenarnya ini rente. Rentenya ingin diamankan oleh negara,” ujarnya.

Dalam hal ini, Bhima mengingatkan pemerintah agar berhati-hati supaya tidak mengulangi kegagalan model badan terpusat seperti BPPC yang menurutnya pernah berujung pada krisis ekonomi.

Dengan kondisi saat ini, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan, apalagi di tengah ketidakpastian global. Alih-alih ingin meningkatkan pendapatan, salah langkah justru bisa membuat ekonomi semakin bobrok.