REGIONAL:
- Purbaya-Nanik bahas efisiensi dan pengawasan anggaran MBG.
- Anggaran MBG ditata ulang, bukan dipastikan dipangkas.
- Pemerintah percepat MBG di wilayah 3T dan perkuat akuntabilitas.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang pada Kamis (25/6/2026). Di balik pertemuan yang berlangsung hangat itu, pemerintah justru mengirim sinyal bakal melakukan penataan ulang anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, langkah tersebut bukan berarti anggaran MBG akan dipotong. Pemerintah menegaskan fokus pembahasan adalah meningkatkan efisiensi belanja, memangkas pemborosan, sekaligus memperkuat pengawasan agar dana negara digunakan lebih tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan Purbaya melalui akun Instagram resminya pada Jumat (26/6/2026). Ia mengatakan ada tiga agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Membahas upaya efisiensi anggaran, penanganan inefisiensi serta pengawasan dalam pelaksanaan program MBG, dan rencana akselerasi untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)," tulis Purbaya.
Pernyataan tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pemerintah terhadap salah satu program prioritas nasional itu. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan mengenai pengurangan pagu anggaran MBG.
Sebaliknya, pembahasan lebih mengarah pada refocusing atau penataan ulang penggunaan anggaran agar lebih efektif mendukung target program.
Purbaya menegaskan pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, program tersebut harus berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dipublikasikan Badan Gizi Nasional, pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono.
Selain membahas efisiensi anggaran, kedua lembaga menyepakati sejumlah langkah strategis guna memperkuat pelaksanaan MBG di lapangan.
Salah satunya ialah melakukan penataan ulang alokasi anggaran agar seluruh belanja benar-benar mendukung program prioritas nasional. Langkah ini diharapkan mampu menutup potensi pemborosan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten dan kota untuk membantu pemeriksaan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Upaya tersebut diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pemerintah berencana memberikan pelatihan pertanggungjawaban keuangan kepada para kepala SPPG agar standar akuntabilitas pengelolaan dana MBG semakin baik.
TERPOPULER