Prabowo: Belum Ada Profesor Ekonomi yang Bisa Bantah Saya, Matematik Adalah Matematik!

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat analisis ekonominya yang telah ditulis lebih dari satu dekade lalu. Menurutnya, teori mengenai derasnya aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri hingga kini belum mampu dipatahkan oleh para profesor ekonom dalam negeri.

"Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik," ujar Prabowo saat menghadiri acara di Madura, Selasa (23/6/2026), sebagaimana dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

Prabowo menjelaskan, analisis yang dimaksud berkaitan dengan fenomena net outflow of national wealth atau mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri. Menurutnya, kebocoran tersebut terjadi akibat praktik manipulasi nilai perdagangan atau underinvoicing, yakni pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

"Yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir ke luar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri. Dalam bahasa yang keren, Bahasa Inggris, yang terjadi adalah net outflow of national wealth," kata Prabowo.

Ia menegaskan, temuan tersebut bukan sekadar pandangan pribadinya. Prabowo menyebut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Comtrade menunjukkan pola yang sama.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, selama periode 22 tahun Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga US$ 436 miliar. Sementara jika dihitung dalam rentang 42 tahun, nilainya mencapai sekitar US$ 683 miliar.

Prabowo mengibaratkan kebocoran kekayaan tersebut seperti darah yang terus mengalir keluar dari tubuh.

"Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita. Tiap tahun kekayaan kita diambil ke luar, kita masih berdiri, Saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Menurut Prabowo, salah satu sumber utama kebocoran itu berasal dari praktik underinvoicing yang dilakukan sebagian pelaku usaha. Melalui mekanisme tersebut, nilai transaksi perdagangan dilaporkan lebih rendah sehingga sebagian keuntungan mengalir ke luar negeri dan tidak tercatat sebagai penerimaan Indonesia.

Ia bahkan mengutip laporan PBB yang menyebut kerugian Indonesia akibat praktik tersebut mencapai sekitar US$ 908 miliar atau setara Rp 15.000 triliun dalam kurun waktu 34 tahun.

"Ternyata, sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut underinvoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong," tegas Prabowo.