- Novel Bamukmin ditunjuk sebagai Komisaris Hotel Indonesia Natour.
- HIN merupakan anak usaha BUMN PT Aviasi Pariwisata Indonesia.
- Novel dikenal sebagai tokoh PA 212 dan pendukung Prabowo Subianto.
Suara.com - Nama Novel Chaidir Hasan Bamukmin atau yang lebih dikenal sebagai Novel Bamukmin menjadi sorotan setelah di media sosial usai ditunjuk sebagai Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Penunjukan tersebut menarik perhatian publik mengingat Novel selama ini dikenal sebagai tokoh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) Jakarta.
PT Hotel Indonesia Natour merupakan anak usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), holding BUMN yang bergerak di sektor aviasi dan pariwisata. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari perusahaan terkait alasan penunjukan Novel sebagai komisaris.
Novel diketahui aktif di Persaudaraan Alumni 212 sebagai Wakil Ketua Umum. Sebelumnya, ia juga dikenal sebagai Sekretaris Jenderal DPD FPI Jakarta. Organisasi FPI sendiri telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah pada akhir 2020.
Dalam kontestasi politik, Novel termasuk tokoh yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Pada Pemilu 2024, ia kembali menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Sebelumnya, pada Pemilu 2019 saat Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, Novel juga berada di barisan pendukung pasangan tersebut.
Saat itu, Novel sempat menjadi perhatian publik karena melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi saat mengampanyekan pasangan Prabowo-Sandi.
Selain itu, Novel juga pernah menyinggung kedekatan pendukung Prabowo dengan gerakan 212. Ia juga menyatakan kader Partai Gerindra turut membantu penanganan peristiwa KM50, termasuk dalam proses penjemputan dan pengurusan jenazah.
Hingga berita ini ditulis, Novel Bamukmin belum memberikan tanggapan kepada wartawan terkait penunjukannya sebagai Komisaris PT Hotel Indonesia Natour maupun mengenai tugas yang akan diembannya di perusahaan pelat merah tersebut.
Penunjukan jajaran komisaris di perusahaan BUMN maupun anak usaha BUMN menjadi perhatian publik karena posisi tersebut memiliki fungsi strategis dalam mengawasi tata kelola perusahaan, memastikan penerapan prinsip good corporate governance (GCG), serta mendukung pencapaian target bisnis perusahaan.