Pemerintah Mulai Genjot Digitalisasi, Pengadaan Barang dan Jasa Bakal Berubah Total

Suara.com - Transformasi digital pemerintahan terus digenjot. Kali ini, Peruri mengambil peran strategis dalam mempercepat ekosistem digital pemerintah melalui gelaran 11th Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada 5–7 Agustus 2026.

Kehadiran PERURI di ajang pengadaan barang dan jasa pemerintah terbesar tersebut menjadi sinyal bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar mengubah layanan manual menjadi layanan daring. Pemerintah mulai mendorong sistem yang lebih terintegrasi, aman, efisien, dan mampu memberikan kemudahan langsung kepada masyarakat.

GPFE 2026 menjadi ruang pertemuan antara pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa dengan pelaku usaha sebagai penyedia. Forum tersebut juga menjadi wadah kolaborasi untuk membangun ekosistem pengadaan pemerintah yang semakin transparan dan adaptif melalui pemanfaatan teknologi.

Penyelenggaraan GPFE 2026 didukung sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian UMKM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintah Daerah DIY, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam forum tersebut, Peruri tidak hanya memperkenalkan kapabilitas solusi dan layanan digital. Peruri juga berbagi perspektif sebagai narasumber mengenai bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan proses pemerintahan yang lebih aman, terintegrasi, dan tepat guna.

Peruri menilai transformasi digital harus dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, proses bisnis, hingga karakteristik layanan publik. Dengan demikian, teknologi tidak berhenti sebatas digitalisasi proses lama, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena digitalisasi pemerintahan menyangkut jutaan pengguna layanan publik. Sistem yang dibangun tidak hanya dituntut canggih, tetapi juga harus mudah digunakan, aman, terintegrasi, dan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan.

“Transformasi digital pemerintahan perlu dibangun berdasarkan kebutuhan yang jelas serta solusi yang tepat guna. Teknologi juga diharapkan mampu menghadirkan kemudahan yang dapat memperkuat kepercayaan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pemerintah, industri dan seluruh warga negara,” ujar Fiandy Fathoni, Head of Marketing and Performance Insight Departement Peruri.

Langkah Peruri tersebut sejalan dengan mandatnya sebagai GovTech Indonesia dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Mandat tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam menjalankan peran tersebut, Peruri mengembangkan ekosistem layanan digital yang mencakup keterpaduan akses, identitas, data, hingga berbagai kebutuhan operasional pemerintahan.

Pengembangan ekosistem ini diharapkan dapat membuat masyarakat mengakses layanan publik dengan lebih mudah melalui identitas digital. Di sisi lain, pengelolaan dokumen pemerintahan juga diarahkan menjadi semakin terintegrasi.

Bagi pemerintah, digitalisasi tersebut berpotensi memperkuat efisiensi dan integrasi layanan. Sementara bagi masyarakat dan dunia usaha, sistem yang lebih terhubung dapat memberikan pengalaman layanan publik yang lebih sederhana dan terpercaya.

Partisipasi Peruri dalam GPFE 2026 juga memperlihatkan bahwa transformasi digital mulai masuk semakin dalam ke sektor pengadaan pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa memiliki posisi strategis karena melibatkan pemerintah, dunia usaha, hingga penggunaan anggaran negara. Karena itu, pemanfaatan teknologi di sektor ini dapat menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.